GOPOS.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan hingga 2 juta hektare lahan untuk mengembangkan industri bioetanol nasional. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, lahan tersebut akan menjadi basis produksi bahan baku sebelum pembangunan fasilitas industri bioetanol dilakukan.
Hal itu disampaikan Amran seusai rapat koordinasi percepatan pengembangan bioetanol bersama 44 kepala daerah sentra produksi di Jakarta, Senin (21/9).
“Pemerintah sedang mempersiapkan pengembangan hingga 2 juta hektar lahan sebagai fondasi pembangunan industri bioetanol nasional dan sebagai langkah menuju penguatan kemandirian energi,” kata Amran.
Ada tiga komoditas yang disiapkan sebagai bahan baku utama. Yakni tebu, singkong, dan jagung. Pemilihannya akan disesuaikan dengan kondisi lahan serta potensi produksi di masing-masing daerah.
Tebu menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah menargetkan pengembangan sekitar 1 juta hektare lahan untuk komoditas tersebut.
Sementara untuk jagung, pengembangan akan diawali melalui proyek percontohan dengan luas sekitar 500 hingga 1.000 hektare di setiap kabupaten.
Menurut Amran, pembangunan industri bioetanol membutuhkan rantai pasok yang terintegrasi. Karena itu, pemerintah ingin memastikan ketersediaan bahan baku terlebih dahulu sebelum fasilitas pengolahan dibangun.
Untuk pembangunan fasilitas industri, pemerintah mempertimbangkan skema kerja sama antara badan usaha milik negara (BUMN) dan swasta. Komposisi pendanaan yang disiapkan sekitar 30 persen dari BUMN dan 70 persen dari sektor swasta.
“Pendanaan mungkin datang 30 persen dari BUMN dan 70 persen dari sektor swasta. Sektor swasta pasti akan tertarik karena negara sedang mempersiapkan lahan,” kata Amran.
Pengembangan bioetanol juga diarahkan agar manfaat ekonominya dirasakan masyarakat di daerah. Pemerintah akan mendorong skema kemitraan dengan melibatkan sedikitnya 30 persen masyarakat.
Dalam penyediaan lahan, pemerintah menyatakan akan mengutamakan wilayah yang memiliki status hukum jelas dan sesuai secara teknis. Lahan pertanian yang sudah tersedia serta kawasan agroforestri menjadi bagian yang dipertimbangkan.
Sementara pelepasan kawasan hutan, menurut Amran, akan menjadi pilihan terakhir dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.
“Intinya adalah kita melindungi lingkungan sekaligus mencapai swasembada energi atau kedaulatan energi,” kata Amran.
Bisa Hemat Devisa Rp500 Triliun
Pengembangan industri bioetanol juga dinilai berpotensi mengurangi pengeluaran devisa untuk impor bahan bakar.
Amran memperkirakan produksi biofuel secara domestik dapat menghemat sekitar Rp500 triliun devisa setiap tahun. Nilai tersebut, kata dia, selama ini mengalir ke luar negeri untuk kebutuhan impor bahan bakar.
“Poin kuncinya adalah etanol, nilai energi, biofuel, saat ini diproduksi oleh negara lain, dengan nilai Rp500 triliun,” kata Amran.
Menurut dia, jika nilai tersebut berputar di dalam negeri, manfaat ekonominya bisa dirasakan lebih luas, termasuk oleh petani yang terlibat dalam penyediaan bahan baku.
Untuk mendukung program tersebut, 44 kepala daerah yang mengikuti rapat koordinasi telah berkomitmen membantu mengidentifikasi potensi lahan dan komoditas yang sesuai di wilayah masing-masing.
Amran menyebut pengembangan bioetanol merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kedaulatan di bidang energi, pangan, dan protein.
“Tujuan inti adalah mencapai kedaulatan dalam energi, pangan, dan protein. Insya Allah, Indonesia akan menjadi negara besar di masa depan. Kami telah membahas makanan dan protein; Sekarang, kami sedang mengejar etanol,” katanya.(Antara/gopos)
