GOPOS.ID, KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota Kotamobagu menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam mendukung percepatan operasional Badan Gizi Nasional di daerah, termasuk pembukaan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagi penerima manfaat, Selasa 20 Mei 2026.
Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama pihak Badan Gizi Nasional dan seluruh tim satuan tugas BGN Kota Kotamobagu yang membahas progres operasional program pemenuhan gizi di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya, Wakil Wali Kota mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tujuh SPPG di Kota Kotamobagu. Namun, satu di antaranya masih ditutup sementara karena adanya persoalan dengan pihak mitra, sedangkan dua belas dapur lainnya masih dalam tahap persiapan pembukaan.
“Jadi hari ini kita ada rapat dengan pihak BGN serta seluruh tim satuan tugas BGN. Hari ini kita mendapat laporan bahwa SPPG yang ada di Kota Kotamobagu ada tujuh. Satu masih ditutup karena ada persoalan dengan mitra, dan dua belas lainnya masih dalam tahap persiapan pembukaan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan program Badan Gizi Nasional di setiap daerah, baik di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi.
Sebagai Ketua Tim Satuan Tugas BGN Kota Kotamobagu, dirinya terus mendorong agar seluruh dapur SPPG di daerah tersebut dapat segera beroperasi sehingga penerima manfaat bisa segera didata dan mendapatkan pelayanan.
“Jadi kami dari pihak pemerintah, saya sebagai Ketua Tim Satuan Tugas BGN Kota Kotamobagu, terus mendorong agar dapur-dapur yang ada di Kota Kotamobagu bisa cepat dibuka dan para penerima manfaat dapat segera didata,” katanya.
Selain mempercepat pembukaan dapur, pemerintah daerah juga berupaya melengkapi berbagai persyaratan administrasi maupun teknis yang masih menjadi kendala dalam proses operasional SPPG.
“Apa yang menjadi kekurangan dari persyaratan yang ada sekarang agar segera dipercepat dilengkapi oleh pihak pemerintah. Ini semua harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan antara pihak BGN dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi antara mitra Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan lokal melalui pemberdayaan petani di Kota Kotamobagu.
“Kami tadi berkoordinasi dengan pihak BGN agar mitra-mitra BGN dapat berkolaborasi dengan pemerintah, sehingga petani-petani yang ada di Kota Kotamobagu bisa diberdayakan. Dengan begitu, peningkatan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah maupun tingkat lokal dapat meningkat,” pungkasnya. **
