GOPOS.ID – Pembangunan jaringan perkeretaapian nasional membutuhkan anggaran sekitar Rp1.200 triliun secara bertahap hingga tahun 2045.
Pembangunan jaringan perkeretaapian tersebut meliputi pembangunan baru sekaligus reaktivasi jaringan rel dengan perkiraan panjangnya 14.000 kilometer di luar pulau Jawa, yakni wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
Program tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang menuju visi Indonesia 2045, yang membutuhkan perencanaan matang dan dukungan pembiayaan berkelanjutan dari berbagai sumber.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya memperkirakan kebutuhan anggaran tahunan mencapai Rp60 hingga Rp65 triliun jika investasi tersebut dibagi dalam kurun waktu sekitar 20 tahun.
“Hitungan ini belumlah final. Kita masih akan menyempurnakan karena membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Tapi paling tidak, itu hitungan awal yang bisa kita sampaikan sebagai bahan diskusi tadi,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, sebagaimana diwartakan ANTARA.
Menurutnya, kebutuhan pengembangan jaringan rel masih cukup besar di luar Jawa. Di Sumatra, panjang jalur kereta saat ini sekitar 1.871 kilometer, namun masih diperlukan tambahan sekitar 7.837 kilometer untuk memenuhi kebutuhan konektivitas berbasis jumlah penduduk.
Sementara di Kalimantan, jaringan rel kereta api masih belum tersedia, sementara kebutuhan minimal pembangunan diperkirakan mencapai 2.772 kilometer.
Sedangkan di wilayah Sulawesi, panjang jalur kereta yang tersedia baru sekitar 109 kilometer, sehingga masih membutuhkan tambahan sekitar 3.284 kilometer untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas regional.
“Tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai. Nah, di sinilah kita menghitung jumlah kira-kira kebutuhannya seperti apa dalam 20 tahun menuju 2045, maupun kira-kira per tahunnya,” jelas AHY.
Ia menambahkan, pengembangan transportasi publik, termasuk kereta api, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah.
Selain mengandalkan APBN, pembiayaan proyek ini akan melibatkan APBD, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, serta investasi swasta dan luar negeri.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam pengembangan transportasi perkeretaapian, baik untuk angkutan penumpang perkotaan maupun logistik antardaerah.(ANTARA)
