GOPOS.ID, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip hak asasi manusia (HAM). Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan antara Wali Kota Wenny Gaib dan jajaran Kantor Wilayah HAM di ruang kerja wali kota, Jumat (20/2/2026).
Pertemuan tersebut merupakan agenda koordinasi untuk menyelaraskan program kerja tahun anggaran 2026 yang akan difokuskan di Kotamobagu. Rombongan dipimpin Kepala Kanwil HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak, yang mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
Dalam pembahasan, sedikitnya lima agenda strategis disepakati sebagai prioritas tahun depan. Di antaranya edukasi HAM bagi aparatur sipil negara, khususnya tenaga medis dan jajaran Dinas Kesehatan, agar pelayanan publik berjalan tanpa diskriminasi.
Selain itu, pemerintah akan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban konstitusional. Program pengembangan Desa Sadar HAM juga masuk dalam rencana, dengan Desa Kopandakan diproyeksikan sebagai proyek percontohan.
Tak hanya itu, pendampingan penyusunan regulasi berperspektif HAM serta audit kepatuhan internal birokrasi akan dilakukan guna memastikan setiap kebijakan sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak warga.
Wenny Gaib yang didampingi Asisten I Sahaya S. Mokoginta dan Kabag Hukum Rendra Dilapanga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif tersebut. Menurutnya, nilai-nilai HAM harus menjadi dasar dalam setiap pelayanan publik.
“Kami siap bersinergi untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia,” tegas Wenny.
Sahaya menambahkan, peningkatan kapasitas aparatur menjadi faktor penting agar kebijakan daerah tidak bertentangan dengan hak-hak dasar masyarakat. Pemerintah pun akan segera mengoordinasikan perangkat daerah terkait demi memastikan program 2026 berjalan optimal.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan Kotamobagu sebagai salah satu daerah percontohan dalam penerapan nilai-nilai kemanusiaan di Sulawesi Utara. (End/Gopos)
