GOPOS.ID, GORONTALO – Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Gorontalo kembali menunjukkan persoalan penting dalam kesehatan reproduksi perempuan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo mencatat, hingga 2024 masih terdapat perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan. Indikator ini menjadi salah satu komponen utama dalam penyusunan IKG, bersama dengan data kelahiran pertama pada usia di bawah 20 tahun.
Pada 2024, sebanyak 4,5 persen perempuan usia 15–49 tahun di Gorontalo melahirkan bayi tidak di fasilitas kesehatan. Angka tersebut setara dengan satu dari setiap 22 perempuan yang menjalani persalinan di rumah atau tempat lain di luar layanan medis formal.
Plt Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Dwi Alwi Astuti, menyampaikan meski masih ada ibu yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan, trennya terus menunjukkan perbaikan. Ia menjelaskan pada 2018 angka serupa mencapai 20,7 persen, atau satu dari lima perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan.
“Penurunan signifikan ini menandakan adanya peningkatan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan maternal beberapa tahun terakhir,” ungkap Dwi Alwi Astuti.
Perbaikan paling menonjol terlihat di Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo, yang berhasil menurunkan angka melahirkan di luar fasilitas kesehatan hingga mendekati nol pada 2024. Kabupaten Boalemo mencatat penurunan tajam dari 0,163 pada 2018 menjadi 0,020 di 2024, sementara Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango berada di kisaran 0,049 hingga 0,058.
Sebaliknya, Kabupaten Pohuwato masih mencatat nilai tertinggi dengan angka 0,135, meskipun telah jauh menurun dari 0,395 pada 2018. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan nyata, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan akses antarwilayah yang perlu menjadi perhatian serius.
Tantangan lain terlihat pada indikator kelahiran pertama oleh perempuan usia di bawah 20 tahun. Dwi Alwi Astuti menjelaskan, pada 2024, indikator ini tercatat sebesar 0,303, yang berarti sekitar sepertiga perempuan berusia 15–49 tahun melahirkan anak pertamanya pada usia remaja. “Angka tersebut turun tipis dari tahun sebelumnya, penurunannya hanya sekitar satu persen,” kata Dwi Alwi Astuti.
Data historis menunjukkan nilai indikator perempuan yang melahirkan di bawah usia 20 tahun fluktuatif: dari 0,292 pada 2018, meningkat hingga 0,349 pada 2022, sebelum perlahan menurun menjadi 0,303. Fenomena ini merefleksikan masih kuatnya praktik perkawinan usia dini di sejumlah wilayah di Gorontalo, yang berdampak langsung pada risiko kesehatan reproduksi perempuan muda.
Di tingkat kabupaten/kota, capaian indikator ini cukup beragam. Kota Gorontalo mencatat angka terendah pada 2024 dengan nilai 0,192, sedangkan Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango menunjukkan tren penurunan yang stabil sejak 2018. Di sisi lain, Kabupaten Pohuwato dan Boalemo masih mencatat angka yang tinggi, masing-masing 0,396 dan 0,413 pada tahun 2024.
Kedua indikator ini menggambarkan bahwa meskipun terjadi perbaikan pada akses persalinan di fasilitas kesehatan, persoalan kelahiran pada usia remaja masih menjadi tantangan utama di Provinsi Gorontalo. Upaya menekan angka kelahiran usia dini perlu diperkuat melalui edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta peran aktif keluarga dan masyarakat dalam mencegah perkawinan usia muda. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat penegakan kebijakan terkait usia minimal perkawinan dan mendorong peningkatan kualitas ekonomi masyarakat agar perempuan memiliki kesempatan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan.
Kemajuan pada indikator-indikator ini bukan sekadar soal angka, tetapi berkaitan langsung dengan kualitas hidup perempuan di Gorontalo. Menekan praktik melahirkan di luar fasilitas kesehatan dan menurunkan kelahiran usia remaja menjadi langkah penting dalam mempersempit ketimpangan gender serta memperkuat kesejahteraan perempuan di Provinsi Gorontalo.(hasan/gopos)
