GOPOS.ID, KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M, memaparkan strategi pencegahan korupsi di wilayahnya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada Rabu (13/8/2025) di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih, KPK RI, Jakarta.
Kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Selain memaparkan strategi pencegahan korupsi, dr. Weny Gaib bersama Ketua DPRD Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, S.E., turut menandatangani Komitmen Antikorupsi sebagai bentuk keseriusan mendukung agenda pemberantasan korupsi di daerah.
Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, S.Kom., membenarkan kehadiran Wali Kota dalam kegiatan tersebut.
“Wali Kota Kotamobagu, Bapak dr. Weny Gaib, Sp.M., menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025, yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,” ungkap Yusrin.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua KPK, Dr. Johanis Tanak, S.H., M.H., menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan.
“Kepala daerah bukan hanya pemegang mandat politik, tapi juga penentu arah perubahan. Kami ingin memastikan bahwa kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Kolaborasi dan integritas menjadi kunci. Jadikan KPK sebagai partner strategis dalam membangun tata kelola,” ujarnya.
Lebih lanjut, Johanis menyampaikan bahwa KPK terus mendorong sinkronisasi antara kebijakan daerah dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menurutnya, alat seperti Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen penting untuk memperkuat sistem antikorupsi di daerah.
Seluruh kepala daerah dan ketua DPRD yang hadir turut memaparkan strategi serta tantangan dalam pencegahan korupsi di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi benturan kepentingan dan penyimpangan kebijakan.
KPK berharap kegiatan ini dapat mempererat kolaborasi antara lembaga antikorupsi dan pemerintah daerah. Selain itu, penguatan pengawasan internal melalui DPRD dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) juga menjadi fokus utama.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Wakil Ketua KPK Dr. Johanis Tanak, S.H., M.H., Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Agung Yudha Wibowo, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., serta para Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, dan Kepala BPKAD dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
