GOPOS.ID, GORONTALO – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyuarakan pentingnya dukungan pemerintah dalam pengembangan kaderisasi organisasi kemahasiswaan. Usulan ini mengemuka dalam kunjungan kerja ke Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Boalemo pada Rabu (9/7/2025).
Rombongan Komisi IV dipimpin oleh Sekretaris Komisi, Ghalib Lhalidjun dari Fraksi Partai Golkar, dan diterima langsung oleh Ketua Cabang PMII Boalemo, Aldi Ilato, di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta.
Dalam diskusi tersebut, Ghalib menyampaikan bahwa DPRD telah merekomendasikan alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2025 untuk mendukung program kaderisasi yang selama ini dibiayai mandiri oleh mahasiswa.
“Kami mendorong agar kegiatan-kegiatan pengkaderan tidak lagi sepenuhnya dibebankan kepada anggota. Pemerintah provinsi harus ambil bagian dengan menyediakan anggaran khusus,” tegas Ghalib.
Ia menekankan bahwa peran organisasi kemahasiswaan sangat strategis dalam mencetak generasi muda berdaya saing dan mendongkrak Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Gorontalo. Oleh karena itu, dukungan fiskal pemerintah menjadi krusial.
Penganggaran, lanjut Ghalib, bisa dimasukkan melalui dua pintu: Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk aspek pengembangan kapasitas, serta Badan Kesbangpol untuk mendukung penguatan kelembagaan. Namun karena teknis pencairan berasal dari dana hibah provinsi, maka bantuan tidak bisa langsung ke cabang, melainkan harus lewat PKC (Pengurus Koordinator Cabang).
Ketua PMII Boalemo, Aldi Ilato, turut menyampaikan kebutuhan anggaran dalam proses kaderisasi. “Saat ini standar biaya satu kali kaderisasi sekitar Rp2,5 juta untuk 50 peserta. Kami berharap ke depan kegiatan ini bisa berjalan lebih maksimal dengan bantuan dari pemerintah,” ujarnya. (isno/gopos)
