GOPOS.ID, GORONTALO – Danau Limboto sudah ditetapkan sebagai salah satu danau kritis di Indonesia sejak tahun 2020. Danau yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo itu terus mendapat dari pemerintah daerah.
Kekinian, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Trizal Entengo menekankan penyelamatan Danau Limboto tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah. Menurut Trizal, penyelamatan Danau Limboto memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Penyelamatan Danau Limboto tidak cukup hanya di forum ini, tapi harus dibuktikan dengan aksi nyata di lapangan,” kata Trizal saat mengisi sesi diskusi terkait Danau Limboto di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, jumat (13/06/25).
Trizal mengatakan saat ini pemerintah tengah memfokuskan pembenahan Danau Limboto di dua sektor penting. Pertama, kata Trizal, pembenahan di bagian hilir dan pesisir danau. Kedua yakni penbenahan bagian hulu dan daerah aliran sungai.
“Semua ini jarus berjalan seimbang sehingga membutuhkan kerja sama antar stekholder,” ucapnya.
Selain itu, ia pun menekankan pentingnya edukasi sejak dini. Pemerintah Kabupaten Gorontalo, kata dia, berkomitmen untuk memasukkan pembelajaran Muatan Lokal (Mulok) tentang penyelamatan Danau Limboto di sekolah-sekolah.
“Ini bagian dari strategi jangka panjang. Kita ingin generasi muda punya kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan sejak dini,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Salahudin Pakaya, menyatakan, UMG akan mendukung penuh upaya-upaya penyelamatan Danau Limboto.
“Kami siap menyokong, menggerakkan seluruh potensi akademik dan sumber daya yang ada untuk bersama menyelamatkan danau ini,” ujarnya.
Di kesempatan itu, Pj. diluncurkan Website Forum DAS Provinsi Gorontalo sebagai media kolaboratif untuk mengintegrasikan data, program, dan peran lintas sektor dalam pengelolaan DAS dan pelestarian Danau Limboto.
Dialog tersebut turut dihadiri oleh unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo, Ketua Forum DAS, Kepala BPDAS Bone Limboto, perwakilan JICA (Japan International Cooperation Agency), serta masyarakat dari wilayah DAS Bulango dan Biyonga. (Abin/Gopos)
