GOPOS.ID, GORONTALO – Alokasi anggaran pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk tahun 2026 dipastikan mengalami pemangkasan besar-besaran. Dari yang sebelumnya mencapai Rp118 miliar, kini hanya tersisa sekitar Rp50,8 miliar.
Hal ini diungkap langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, saat diwawancarai pada Minggu (15/6/2025).
“Memang tahun depan anggaran pokir turun drastis. Dari Rp118 miliar tinggal Rp50,8 miliar,” jelas La Ode.
Menurutnya, penyebab utama pengurangan tersebut adalah karena postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo tahun 2026 yang hanya menyentuh angka Rp1,5 triliun.
Dari jumlah itu, Rp1,4 triliun sudah terkunci dalam belanja wajib mengikat, menyisakan hanya sekitar Rp140 miliar untuk belanja lainnya.
“Itu pun harus dibagi ke berbagai sektor prioritas. Akhirnya pokir hanya bisa dialokasikan Rp50,8 miliar untuk seluruh anggota dewan,” kata La Ode.
Dengan jumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo sebanyak 45 orang, praktis alokasi pokir per anggota menjadi sangat terbatas. La Ode menegaskan bahwa ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat tingginya aspirasi masyarakat yang dititipkan lewat pokir.
“Dari hasil paripurna terakhir, total pokir yang masuk mencapai 1.800 lebih item. Kalau hanya Rp50,8 miliar, kemungkinan hanya sekitar 10 persen yang bisa direalisasikan,” paparnya.
Kondisi ini tentu menjadi dilema, apalagi masyarakat di tingkat bawah terus menyuarakan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, DPRD akan kembali turun ke konstituen untuk melakukan penyesuaian dan komunikasi ulang.
“Kami berharap masyarakat bisa memahami situasi keuangan daerah saat ini. Kita tetap optimis dan berdoa semoga keuangan provinsi ke depan membaik, sehingga aspirasi rakyat bisa lebih maksimal terjawab,” pungkas La Ode. (isno/gopos)
