GOPOS.ID, KOTAMOBAGU – Anggota DPRD Kota Kotamobagu, Dani Iqbal Mokoginta, melayangkan peringatan keras kepada para kepala sekolah dan instansi terkait agar tidak bermain-main dengan data honor fiktif dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya untuk formasi guru.
Peringatan ini muncul menyusul adanya dugaan praktik manipulasi data honor yang berpotensi merugikan para guru honorer yang sudah lama mengabdi.
“Kami ingatkan keras agar tidak ada pihak yang mencoba memasukkan data honor fiktif. Ini merugikan peserta yang sudah puluhan tahun mengabdi tapi tersingkir karena permainan kotor,” tegas Dani, Jumat , (02/05/2025).
Menurutnya, praktik semacam ini bukan hanya mencederai proses seleksi yang seharusnya adil dan transparan, tapi juga merusak integritas lembaga pendidikan itu sendiri.
“Kami di DPRD akan mengawal ini. Kalau ditemukan ada permainan, kami akan usut sampai ke akar-akarnya. Tidak ada ampun bagi yang terbukti melakukan kecurangan,” tegasnya.
Dani juga mendorong Dinas Pendidikan Kotamobagu untuk lebih aktif dalam melakukan verifikasi data serta membuka ruang pengaduan bagi peserta seleksi yang merasa dirugikan.
Ia berharap proses seleksi PPPK di Kotamobagu bisa berjalan jujur dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi guru-guru yang benar-benar layak dan telah lama mengabdi di lapangan. (End)
