GOPOS.ID, JAKARTA – Pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) akan berimplikasi bagi 800 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang bertugas di pemerintah pusat. Sejalan hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syarifuddin, menekankan seluruh PNS harus siap dimutasi ke Kaltim seiring pemindahan ibu kota Negara.
Penekanan PNS harus siap dimutasi ke Kaltim itu disampaikan, MenPAN-RB, Syarifuddin saat konferensi pers di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Menurut MenPAN-RB, rencana pemerintah untuk melakukan perpindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur, sudah semestinya ASN/PNS menerima hal ini dengan positif.
“ASN sudah ada kontrak dengan negaranya. Di mana pun tempatnya akan siap. Sudah tertuang di undang-undang dan PP-nya,” ujar Syarifuddin.
Baca juga: Juli 2019, Utang Pemerintah Tembus 4.603 Triliun
Dalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PP No. 11/2017 tentang Manajamen ASN, tertulis bahwa setiap ASN (Aparatur Sipil Negara)/PNS harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI, atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
Menteri Syafruddin menegaskan bahwa yang akan ikut berpindah nantinya adalah ASN yang berada di kementerian dan lembaga atau instansi pusat. Namun, ada sebagian yang menduduki masa pensiun saat perpindahan dilakukan.
“Tentu yang akan menduduki adalah ASN muda. Mereka yang handal, siap mental, berwawasan, memiliki kemampuan berpikir bagus,” jelasnya.
Mantan Wakapolri ini menyampaikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan rencana perpindahan ibu kota ini.
“Pertimbangan matang dari berbagai aspek telah dilakukan dan dikaji oleh pemerintah sebelum memutuskan kebijakan ini,” tegasnya.
Menurut Syarifuddin, di ibu kota yang baru nanti akan tersedia fasilitas yang baik untuk seluruh abdi negara.
“Sudah disiapkan negara. Jangan sedikit-sedikit berpikir negatif. Supaya tidak terjadi kekisruhan,” katanya.
Baca juga: Jemaah Haji Gorontalo Pulang Pekan Depan
Perpindahan ibu kota ini, lanjut Syarifuddin, adalah niat baik untuk menjadikan bangsa Indonesia maju. Selain itu, menurutnya, tidak ada satu pun negara di dunia yang ketika membuat kebijakan akan menyusahkan masyarakatnya.
“Pasti manfaatnya akan besar bagi siapapun,” tegasnya.(adm-02/gopos)
