GOPOS.ID, GORONTALO – Pasca pencarian korban longsor, tambang Suwawa Timur ditutup sementara oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango. Lantas apa jaminan pemerintah daerah untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dari para penambang lainnya?
Seperti diketahui, tidak sedikit warga bergantung pada lokasi tambang. Karena profesi tersebut sudah digeluti mereka sejak puluhan tahun sebelum pihak perusahaan masuk di area pertambangan. Alasan pemerintah jaminnya adalah keselamatan para penambang.
Namun alasan tersebut diklaim bukanlah sebuah solusi konkret untuk menjamin kebutuhan sehari-hari para penambang.
Ihwan Husain, warga Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, mewakili warga penambang saat dikonfirmasi gopos.id terkait dengan penutupan tambang sementara, sejatinya mendukung adanya kebijakan pemerintah daerah.
Namun dia berharap penutupan tersebut jangan berlangsung lama karena banyak masyarakat yang bergantung hidup di lokasi tambang. Dengan ditutupnya tambang ini, pemerintah juga harus ada langkah-langkah ke depan.
“Kami punya saran kalau bisa jangan terlalu lama dan lakukan pertemuan dengan para penambang. Nantinya ada syarat-syarat yang harus dilakukan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari,” ujar Ihwan.
Lanjut Ihwan, awalnya penutupan lokasi tambang oleh pemerintah warga tidak keberatan. Karena sejatinya apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk menjaga jangan sampai ada korban lagi.
“Nantinya kita akan buat komunitas dalam pencarian mandiri terhadap korban longsor dan melibatkan pihak terkait. Namun bila ada keluhan dari masyarakat penambang soal bantuan, nanti kami akan koordinasikan dengan pemerintah daerah.
“Nanti kalau ada keluhan soal bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban, maka kita akan berkoordinasi dengan pemerintah atau dinas sosial,” tutup Ihwan.
Sebelumnya, Bupati Bone Bolango, Merlan S Uloli menyebut persoalan itu nanti akan dicarikan jalan keluar dan dibicarakan secara bersama dengan para penambang sembari berproses.
“Ini sudah jatuh korban kita lihat sambil kita berdiskusi. Provinsi juga, pusat juga, kemudian pemerintah daerah akan mencari jalan keluar kita akan duduk bersama bicarakan persoalan ini dengan para penambang juga,” kata Merlan kepada sejumlah awak media pasca ditutupnya Operasi SAR.
Merlan pun bertutur, sebagai bupati sudah menjadi kewajibannya melindungi rakyat jangan sampai ada korban lagi. Akan tetapi ketika ditanya apakah ada gambaran mata pencarian alternatif bagi warga penambang? Merlan menjawab, itu nanti urusan balakangan.
“Yang diinginkan bagaimana lokasi ditutup dan masyarakat tidak menjadi korban. Kami membuat posko, kami tidak ingin ada warga yang jadi korban. Niat baik pemerintah daerah hanya melindungi rakyat kami,” jelas dia.
Dijelaskan juga dengan adanya kejadian ini, kemudian menjadi pertanyaan pemerintah pusat dimana unsur pengawasan dari pemerintah daerah.
“Untuk itu tugas kami memberikan pengawasan kepada masyarakat untuk jangan naik (menambang),” jelasnya.(Isno/gopos)
