GOPOS.ID, GORONTALO – Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo gelar rapat kerja untuk membahas dugaan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Namun, rapat tersebut terpaksa ditunda karena ketidakhadiran salah satu pihak terkait, yaitu PT. Tanto.
Ketidakhadiran PT. Tanto, yang diwakili oleh Direkturnya, sangat disayangkan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili. Menurut Thomas, keterangan Direktur PT. Tanto sangat penting untuk mendapatkan gambaran utuh terkait permasalahan pungli di pelabuhan tersebut.
“Pagi ini kami sudah mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Agit selaku pengelola Pelabuhan Anggrek. Namun, yang sangat kami butuhkan keterangannya, yaitu Direktur PT. Tanto, tidak bisa hadir hari ini,” jelas Thomas Mopili di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurut Thomas, direktur PT. Tanto berhalangan hadir pada rapat tersebut dengan alasan penerbangan yang penuh akibat kedatangan Presiden Joko Widodo di Gorontalo.
“Jadi kita tetap akan agendakan kembali,” ujarnya.
Legislator Golkar ini menjelaskan dugaan pungutan-pungutan liar tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda. Mulai dari Rp1,1 Juta sampai Rp1,4 Juta. Kedua model ini tidak memiliki pencatatan yang jelas dan dimasukkan ke mana.
“Begitu juga dengan perhitungan pajaknya. Jangan sampai ini dikaburkan agar mereka tidak taat membayar pajak,” ujar Thomas.
Masyarakat Gorontalo Utara, khususnya para pengguna jasa Pelabuhan Anggrek, berharap agar DPRD Provinsi Gorontalo dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dengan adil dan transparan.
“Penundaan rapat ini hendaknya tidak menjadi penghambat untuk mengusut tuntas dugaan pungli yang meresahkan masyarakat,” ujar Thomas (jihan/gopos)
