GOPOS.ID, BONE BOLANGO – Berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango mengalami penurunan 0,54 persen. Pada tahun 2022 angka kemiskinan didaerah tersebut berada pada angka 16,05 persen dan ditahun 2023 turun menjadi 15,51 persen.
Penurunan angka kemiskinan ini tidak lantas membuat Kabupaten yang kini berusia 20 tahun itu berpuas diri. Dibawah komando Plt Bupati Merlan S. Uloli, Kabupaten Bone Bolango menekankan program disetiap Organisasi Perangkat Daerah untuk program intervensi angka kemiskinan.
Staf Ahli Bupati Bidang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Infrastruktur, Dian Susilo mengungkapkan, dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah, pihaknya memiliki empat strategi yang akan dijalankan.
Ia menguraikan, empat strategi tersebut diantaranya, penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan kantong-kantong kemiskinan, dan yang peningkatan kemandirian masyarakat.
Ia menegaskan, empat program strategi tersebut merupakan kolaborasi dari lintas sektor, sehingga penganggarannya pun tidak hanya bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi diharapkan ada intervensi dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDes melalui Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa.
“Ini memang kerja bersama dan juga dilakukan secara sinergis. Kita juga sudah melakukan pemetaan wilayah intervensi. Jika dilihat dari segi jumlah paling banyak ada di Kecamatan Kabila, Tilongkabila dan Bone Pesisir. Namun jika dilihat dari presentase ada di Kecamatan Pinogu dan Bulango Ulu,”tegas Dian Susilo saat diwawancarai awak media usai mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Dana Insentif Fiskal kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun berjalan 2023 bersama Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin di Ruang Rapat Bupati, Kamis (9/11/2023).
Melalui Tim Koordinasi Penurunan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Dian mengatakan, seluruh program OPD akan dilibatkan dalam menekan angka kemiskinan di Bone Bolango.
Ia juga mengimbau pada setiap OPD teknis untuk dapat menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam program intervensi.
“Selain itu, kedepan Ibu Plt Bupati Merlan S. Uloli meminta Satgas percepatan penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrem dimaksimalkan tupoksinya. Beliau juga meminta program Kakanda ditentukan sasarannya karena tidak semua bisa diberikan dengan ketersediaan anggaran yang ada,”pungkasnya. (Indra/Gopos)
