GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo telah menerima surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk tidak lagi melakukan pembiayaan terhadap honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak masuk dalam database APBD 2024.
Dengan surat edaran tersebut, sedikitnya ada 694 honorer Pemprov Gorontalo terancam diputus kontraknya karena tidak masuk dalam database PTT.
Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo Ismail Pakaya menjelaskan, honorer yang tidak masuk dalam database adalah mereka yang pengangkatannya tahun 2023, 2022 dan 2021. Adapun pengecualian untuk honorer 2021 yang masuk database, adalah mereka yang per-31 Desember telah masuk 1 tahun masa kerja.
“Jadi yang pengangkatannya di bulan Februari 2021 itu tidak masuk database,” ujar Ismail, Selasa (22/8/2023).
Honorer di Provinsi Gorontalo sendiri diketahui sebanyak 4.251 orang. Sedangkan yang masuk dalam database sebanyak 3.557 orang.
“Jadi ada kurang lebih ada 694 honorer yang tidak masuk dalam database,” tambah Ismail.
Namun begitu, mereka yang tidak termasuk dalam database tidak akan langsung diputus kontrak oleh Pemprov Gorontalo. Melainkan ada pemilahan bagi mereka yang akan dialihkan statusnya menjadi tenaga outsourcing.
“694 masih ada pemilahannya. Tidak secara langsung diputus kontrak, ada yang bisa di-outsourcing seperti empat golongan yaitu sopir, pramusaji, satpam dan cleaning service,” katanya.
Sementara untuk tenaga honorer lainnya dalam bidang administrasi atau tidak masuk dalam empat jenis golongan yang bisa di-outsourcing, pihaknya belum membahas nasib mereka secara khusus.
“Kami belum melakukan pembahasan khusus tapi pada saat pertemuan kami dengan DPRD sudah menyampaikan tolong dicarikan solusi,” sebut Ismail.
Lebih lanjut, Ismail juga membahas mengenai nasib guru tidak tetap atau GTT yang tidak bisa di-outsourcing namun masih menjadi kebutuhan sekolah.
“Tadi saya ketemu dengan kepala-kepala sekolah di BPMP. Saya sudah sampaikan khusus guru karena ada sekolah yang mengandalkan GTT. Karena guru tidak bisa di outsourcing ini saya sudah bicarakan dengan BKD untuk dicarikan solusi mengenai GTT ini,” tandasnya. (muhajir/gopos)
