Oleh: Martha Herlinawati Simanjuntak
GOPOS.ID, JAKARTA – Ketika Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 mulai menghubungkan puluhan ribu sekolah, puskesmas, kantor desa, dan berbagai layanan publik di seluruh wilayah Indonesia, yang bertambah bukan sekadar akses internet. Yang ikut berubah adalah cara Indonesia memperluas pemerataan.
Jika dahulu jarak dipersempit melalui jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan listrik, kini kesempatan untuk belajar, memperoleh layanan kesehatan, mengembangkan usaha, hingga mengakses pelayanan publik juga semakin ditentukan oleh konektivitas digital.
Perubahan itu telah berlangsung nyata. Hingga awal Juni 2026, SATRIA-1 melayani 31.803 titik layanan publik di seluruh Indonesia. Data Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan sekitar 68 persen di antaranya merupakan sekolah, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selebihnya mencakup kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, layanan pertahanan dan keamanan, pusat kegiatan masyarakat, hingga rumah ibadah. Data tersebut memperlihatkan bahwa konektivitas digital kini telah berkembang menjadi bagian dari layanan dasar yang menopang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Dukungan infrastrukturnya pun terus diperkuat. SATRIA-1 memiliki kapasitas 150 gigabit per detik (Gbps), menjadikannya salah satu satelit internet berkapasitas terbesar di Asia saat mulai beroperasi.
Kehadirannya melengkapi jaringan serat optik nasional dan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di berbagai wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses telekomunikasi. Langkah tersebut memperluas peluang agar manfaat transformasi digital tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.
Perkembangan itu turut tercermin pada ekonomi digital nasional. Laporan e-Conomy SEA yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company memperkirakan nilai ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025, mempertahankan posisinya sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Besarnya potensi tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
Namun, besarnya nilai ekonomi digital bukanlah tujuan yang hendak dicapai. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur semata dari besarnya ekonomi digital atau cepatnya adopsi teknologi, melainkan dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sinilah pembangunan digital memperoleh maknanya. Keberhasilannya tidak berhenti pada banyaknya jaringan yang terpasang atau tingginya nilai transaksi, tetapi pada semakin luasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pelayanan publik, dan peluang ekonomi, tanpa lagi terlalu dibatasi oleh letak geografis.
Ekonomi Digital
Cara pandang itulah yang membuat posisi Indonesia sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara memiliki arti lebih luas daripada sekadar capaian statistik. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menilai besarnya ekonomi digital menjadi peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk naik kelas melalui pemanfaatan teknologi.
Ruang digital memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi, sekaligus memperkuat daya saing tanpa harus selalu berekspansi secara fisik. Dengan demikian, besarnya nilai ekonomi digital baru benar-benar berarti apabila semakin banyak masyarakat dan pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang yang terbuka.
Perubahan itu mulai terlihat di berbagai sektor. Pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya ke berbagai daerah melalui platform digital. Layanan keuangan digital membuka akses transaksi dan pembiayaan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan formal.
Di bidang pendidikan, sekolah memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber belajar, sementara layanan pemerintahan semakin mudah diakses secara daring. Ruang digital perlahan memperpendek jarak antara masyarakat dan berbagai layanan yang sebelumnya memerlukan waktu, biaya, dan perjalanan yang tidak sedikit.
Meski demikian, konektivitas belum otomatis menghadirkan pemerataan. Masih ada daerah yang memerlukan peningkatan kualitas jaringan. Di banyak tempat, tantangan berikutnya justru terletak pada kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab.
Infrastruktur membuka akses, tetapi kualitas sumber daya manusialah yang menentukan sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan.
Karena itu, pembangunan digital tidak berhenti pada penyediaan jaringan internet. Pemerintah juga memperkuat literasi digital, pengembangan talenta digital, perlindungan data pribadi, serta peningkatan kapasitas aparatur agar transformasi digital benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa investasi terbesar dalam transformasi digital sesungguhnya bukan hanya pada teknologi, melainkan juga pada manusianya.
Arah itu tercermin dalam perencanaan pembangunan nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan kontribusi ekonomi digital mencapai 12-13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029.
Target tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi bukan lagi agenda satu sektor, melainkan bagian dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif melalui pendidikan, kesehatan, perdagangan, pertanian, industri, dan pelayanan publik.
Di situlah pemerataan menemukan maknanya. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk jalan baru, jembatan baru, atau gedung yang menjulang.
Ada kalanya pemerataan hadir ketika pelaku UMKM di daerah memperoleh pelanggan dari kota lain tanpa harus membuka cabang, ketika sekolah memiliki akses ke sumber belajar yang sebelumnya sulit dijangkau, atau ketika masyarakat dapat mengurus layanan publik tanpa harus menempuh perjalanan yang panjang.
Ruang digital memang tidak menghapus tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Laut tetap membentang, pegunungan tetap memisahkan, dan jarak antarpulau tidak berubah. Namun, teknologi mampu mengurangi hambatan yang selama ini membatasi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, informasi, dan pasar.
Perubahan terbesar sesungguhnya terletak pada cara pembangunan memaknai pemerataan. Keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang berdiri, tetapi dari semakin luasnya akses yang dapat dinikmati masyarakat.
Ketika teknologi membantu anak belajar tanpa terhalang lokasi, pelaku usaha menjangkau pasar yang lebih luas, dan warga memperoleh layanan publik dengan lebih mudah, pemerataan tidak lagi berhenti sebagai target pembangunan. Ia tumbuh menjadi pengalaman nyata yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.(Antara/gopos)
