GOPOS.ID, KWANDANG – Menyikapi soal opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Gorontalo Utara angkat bicara.
“Sekedar untuk mengingatkan bahwa lembaga eksekutif agar tidak berbesar hati dengan opini WTP dari BPK Perwakilan Gorontalo dalam pengelolaan keuangan dalam APBD tahun 2022,” kata Juru Bicara Fraksi PDIP, Daud Syarif, pada rapat paripurna baru-baru ini.
Lebih lanjut kata Daud, dalam pandangan fraksi yang dibacakan saat itu. Pihaknya memberikan apresiasi dan penghargaan atas capaian tersebut.
“Ya walaupun memang masih terdapat catatan dari hasil pemeriksaan yang harus mendapatkan perhatian yang serius,” kata dia.
Menurutnya dibalik pencapaian, ada beberapa catatan dari BPK terhadap pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian yang serius.
Sebab menurutnya predikat WTP jangan dianggap bebas dari tindak pidana korupsi. Karena itu tidak ada jaminan bahwa meraih opini WTP tersebut tidak ada unsur korupsi di dalamnya.
“Opini WTP bukanlah opini terbaik yang opini terbaik adalah mensejahterakan rakyat,” pungkasnya. (isno/gopos)
