Dua tahun berjalan, program Sekolah Rakyat kini menjadi salah satu tonggak penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diluncurkan bertahap sejak Juli 2025, program ini berkembang pesat dari proyek rintisan menjadi jaringan pendidikan yang terstruktur dan menjangkau pelosok negeri.
Oleh: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Puncak dari percepatan program ini ditandai pada 12 Januari 2026, ketika Presiden Prabowo meresmikan secara serentak 166 Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota. Langkah awal tersebut langsung memberikan akses pendidikan layak bagi 15.954 siswa dari keluarga prasejahtera, disokong oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Hingga pertengahan 2026, sebanyak 93 Sekolah Rakyat permanen telah resmi berdiri dan aktif beroperasi. Jika digabungkan dengan sekolah rintisan, kini terdapat 182 Sekolah Rakyat yang menampung lebih dari 44.000 peserta didik jenjang SD, SMP, dan SMA.
​Capaian ini menjadi pijakan awal yang kokoh untuk mengejar target pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029. Program ini bertujuan merangkul 4,16 juta anak Indonesia yang tidak atau putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi maupun akses geografis, sebagaimana tercatat dalam data terintegrasi Badan Pusat Statistik (BPS).
Program ini dirancang secara efektif dengan merombak sistem seleksi dan kurikulum sekolah konvensional demi menegakkan asas keadilan sosial. Sekolah Rakyat meniadakan tes seleksi akademik yang sering meminggirkan anak-anak prasejahtera akibat ketimpangan akses fasilitas belajar sejak dini, serta kompleksitas lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang.
Sebagai gantinya, diterapkan tes DNA talent berbasis teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk memetakan bakat bawaan dan potensi alamiah siswa. Skema ini lazim digunakan oleh banyak sekolah-sekolah atau lembaga bimbingan belajar tambahan yang bertarif mahal, sehingga hanya bisa dijangkau oleh anak dari keluarga kelas menengah ke atas di kota besar.
Hasil pemetaan Kementerian Sosial bersama sebuah lembaga pendidikan ternama di Jakarta terhadap lebih dari 15 ribu siswa Sekolah Rakyat tahun pertama menunjukkan bahwa 54,2 persen siswa dari keluarga prasejahtera ini unggul di bidang talenta sosial. Sementara itu, 34,3 persen unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), serta 11,5 persen sisanya unggul di bidang bahasa.
Kebijakan yang membuat Sekolah Rakyat istimewa adalah paduan dari hasil pemetaan potensi tersebut dengan kurikulum berprinsip multi-entry multi-exit. Melalui kurikulum ini, siswa dapat masuk dan lulus secara dinamis menyesuaikan usia, kemampuan akademik, hingga perkembangan kepribadian. Hal ini penting karena para peserta didik memiliki latar belakang yang sangat beragam. Harapannya, para siswa benar-benar siap secara akademis, fisik, dan mental saat terjun ke masyarakat.
​Tidak hanya siswa, para guru, tenaga kependidikan, hingga wali asrama dan wali asuh Sekolah Rakyat juga dipersiapkan secara matang. Mereka adalah talenta muda lulusan terbaik yang telah melewati serangkaian seleksi ketat dari tingkat provinsi hingga pusat oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Di dalam lingkungan asrama, para siswa tidak hanya dibimbing dalam mata pelajaran akademis, tetapi juga dibekali keterampilan vokasional, sertifikasi kompetensi, literasi keuangan digital, kebudayaan, hingga penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Rusia, dan Jerman.
Dari sini terlihat bahwa pemerintah tidak main-main untuk mempersiapkan para siswa jebolan Sekolah Rakyat. Mereka ditempa menjadi tenaga kerja terampil yang berdaya saing tinggi, siap mengisi pasar kerja nasional maupun internasional, atau menembus persaingan ketat di berbagai perguruan tinggi ternama.
​Keunggulan mendasar lain yang membedakan Sekolah Rakyat dari sekolah umum adalah penerapan intervensi berbasis keluarga (family-centered intervention). Pemerintah menyadari bahwa memindahkan anak ke asrama tanpa membenahi kondisi ekonomi keluarganya hanya menyelesaikan sebagian masalah.
​Oleh karena itu, di bawah arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, saat anak-anak dididik dan dipenuhi kebutuhannya di asrama, orang tua mereka di rumah turut disokong melalui program pemberdayaan ekonomi dan jaminan sosial terpadu.
​Orang tua atau wali siswa Sekolah Rakyat diprioritaskan mendapat bantuan modal dan pendampingan usaha melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), diintegrasikan ke dalam kepesertaan penebalan bansos Program Keluarga Harapan (PKH), serta memperoleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tidak berhenti di situ, rumah-rumah keluarga siswa yang tidak layak huni dipugar secara bertahap melalui program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), seperti pembenahan 31 unit rumah orang tua siswa di Kabupaten Tabanan, Bali. Dengan skema holistik ini, saat anak menyelesaikan pendidikan dan siap mandiri, kondisi ekonomi serta sanitasi keluarganya di rumah pun telah terangkat ke taraf yang jauh lebih layak.
Sekolah Rakyat juga menjangkau masyarakat adat, salah satunya melalui Sekolah Rakyat di Jambi.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial melaporkan bahwa 3 dari 40 siswa SRMA Jambi merupakan anak-anak Suku Talang Mamak, yaitu Kevin Saputra (18), Rio Ardianto (18), dan Rido (20). Suku Talang Mamak sendiri merupakan komunitas adat yang bermukim di pedalaman Jambi, tepatnya di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), Dusun Semerantihan, Desa Suo-Suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo.
​Sementara itu di Pontianak, Kalimantan Barat, Putri (19), seorang anak penjaga makam, membuktikan bahwa kemiskinan tidak membatasi potensi intelektual. Melalui tempaan dan dukungan penuh di Sekolah Rakyat, Putri berhasil meraih beasiswa penuh untuk melanjutkan studi pada Program Studi Sistem Informasi ESQ Business School Jakarta tahun akademik 2026/2027.
​Rekam jejak dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Sekolah Rakyat membuktikan bahwa akses pendidikan yang setara dan dijamin negara mampu mengubah ketidakberdayaan menjadi keberdayaan nyata.
​Dengan memadukan jaminan pendidikan berasrama yang bermutu, pemanfaatan teknologi, dan pembenahan ekonomi keluarga secara simultan, pemerintah tidak hanya berupaya membebaskan putra-putri Indonesia dari belenggu kemiskinan hari ini, melainkan sedang meletakkan fondasi terkuat bagi terwujudnya kemandirian bangsa menuju era Indonesia Emas 2045.(Antara/gopos)
