GOPOS.ID, GORONTALO – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo, Ryan F. Kono dan Charles Budi Doku melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang penetapan hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo 2024.
Melansir informasi laman MKRI, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota yang diusung koalisi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Nasional Demokrat (NasDem) itu mengajukan gugatan ke MK pada Kamis (5/11/2024) atau pada hari terakhir batas pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilwako Gorontalo. Gugatan diajukan Ryan-Budi melalui kuasa hukum Ucok Edison.
Adapun materi gugatan yang disampaikan pihak Ryan-Budi yakni terkait syarat calon salah satu calon wali kota. “Ini juga telah kita laporkan ke Bawaslu ternyata memang deadlock dan kita minta keadilan di MK,” ungkapnya.
Sebelumnya KPU Kota Gorontalo telah mengeluarkan SK nomor 569 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Gorontalo tertanggal 3 Desember 2024. Keputusan tersebut menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Idris Rahim-Andi Ilham meraih 27.104 suara. Pasangan calon nomor urut 2 Mohamad Ramli Anwar-Ana Supriana Abdul Hamid meraih 14.095 suara. Pasangan nomor urut 3 Adhan Dambea-Indra Gobel meraih 39.696 suara. Pasangan nomor urut 4 Ryan Kono-Budi Doku meraih 24.904 suara.
Sementara itu Pasal 158 UU nomor 10/2016 tentang Pilkada mengatur ambang batas formil untuk pengajuan sengketa PHP di Mahkamah Konstitusi. Untuk Provinsi dengan penduduk di bawah 2 juta atau kabupaten/kota dengan penduduk di bawah 250 ribu jiwa maka ambang batas formil yakni 2 persen dari jumlah suara sah.
Dengan ketentuan tersebut maka ambang batas sengketa untuk perselisihan hasil pilkada Kota Gorontalo selisih suara antar pasangan calon paling banyak 2.116 suara.
Anggota KPU Kota Gorontalo, Junaidi Yusrin ketika dikonfirmasi oleh Gopos.id menyampaikan bahwa Gugatan salah satu Paslon tersebut belum masuk ke KPU Kota Gorontalo sebab berkas tersebut belum diregistrasi oleh Panitera MK.
“Belum diregistrasi oleh Panitera MK karena masih diperiksa berkas gugatan tersebut oleh MK,” ucap Junaidi
KPU juga belum mengetahui pasti apa isi dari gugatan yang dimasukkan oleh Paslon nomor urut empat tersebut.
“Itu kami belum tahu. Posisinya KPU menunggu surat pemberitahuan dari MK,” tutupnya.(Rama/Gopos)
