GOPOS.ID, LIMBOTO – Bupati Gorontalo, Prof. Nelson Pomalingo memimpin langsung rapat evaluasi pajak dan retrebusi daerah triwulan II tahun 2019. Evaluasi yang berlangsung, Senin (22/7/2019) di gedung Kasmat Lahay menunjukkan capaian positif bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Dimana pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gorontalo kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap total PAD adalah 27,17 persen.
Dari jumlah PAD ini, persentase penerimaan yang cukup besar berasal dari BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) MM Dunda, Limboto. Capaiannya cukup besar yaitu 53 persen dari total PAD. Walaupun pendapatan BLUD dikelola secara mandiri untuk pencatatannya tetap direkonsiliasi dengan Pemkab Gorontalo.
Baca juga : Bayar PBB dan Pajak Daerah Kini Bisa Lewat Kantor POS
Menurut Nelson bahwa pengelolaan secara mandiri oleh BLUD dalam rangka percepatan dan optimalisasi pelayanan.
Untuknya Pemkab mendorong pembentukan BLUD, dibuktikan dengan tahun 2018 sebanyak 11 Puskesmas telah beralih status menjadi BLUD. “Diharapkan agar lebih profesional lagi dalam pengelolaan keuangan ke depan,” ucap Prof. Nelson.
Hasil evaluasi dan capaian PAD khususnya pajak dan retribusi daerah sampai dengan minggu ke-III bulan Juli 2019 disampaikan Sekretaris Daerah mengalami peningkatan.
Untuk itu, dirinya berharap masukan maupun perhatian dari seluruh OPD untuk terus meningkatkan capaian tersebut. “Kemajuan suatu daerah sangat identik dengan kapasitas fiskal daerah itu,” ucap Nelson.
Ia pun menuturkan, dibutuhkan suatu tatanan sistem yang terintegrasi untuk berbagai jenis layanan maupun perizinan antar pemerintah Kabupaten, pemerintah kecamatan, desa hingga kelurahan. Sehingga dapat menjamin seluruh secara akuntabel dan cepat dan akurat.
“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama bekerja, membangun, membantu pemerintah daerah dalam mobilisasi sumber-sumber penerimaan negara maupun daerah,” bebernya.
Baca juga : Bayar Pajak di Kab. Gorontalo, Manfaatkan ‘Ti Padaa’
Dengan meningkatkan perolehan penerimaan negara dan daerah tentunya akan semakin berpeluang dalam meningkatkan dana alokasi desa.
Terlebih lagi pada tahun ini pemerintah juga telah mengalokasikan dana kelurahan tentunya semua ini dimungkinkan dengan bertambahnya sumber perolehan negara. (andi/gopos)
