GOPOS.ID, JEMBER – Ribuan warga memadati kawasan PTPN Mumbulsari saat program “Bunga Desaku” digelar Pemerintah Kabupaten Jember, Senin (6/4/2026). Forum ini menjadi ruang pertemuan langsung antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Sejak pagi, suasana kegiatan tampak ramai. Warga dari berbagai desa datang membawa aspirasi, mulai persoalan layanan publik hingga kebutuhan kebijakan yang dinilai lebih menyentuh kondisi masyarakat bawah.
Program berlangsung selama dua hari, 6–7 April 2026. Pemerintah daerah menghadirkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar setiap keluhan bisa langsung ditanggapi tanpa menunggu proses panjang.
Bupati Jember Gus Fawait hadir bersama pejabat daerah dan memilih duduk sejajar dengan warga. Dialog terbuka menjadi inti kegiatan, bukan sekadar agenda seremonial pemerintah.
Sekitar 1.000 warga mengikuti forum tersebut. Tokoh masyarakat, pemuda, hingga influencer lokal ikut menyampaikan pandangan mereka terkait berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
“Tujuan saya datang ke sini pertama untuk silaturahmi, kedua menyampaikan program pemerintah, dan ketiga ingin langsung mendengar kondisi nyata masyarakat. Jadi ini bukan kampanye,” ujar Gus Fawait.
Suasana diskusi berlangsung santai dan cair. Warga diberi kesempatan menyampaikan kritik maupun harapan secara bergantian tanpa pembatasan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Mumpung saya di sini, silakan sampaikan keinginan atau keluhan. Monggo, tapi gantian ya,” kata Gus Fawait disambut tawa peserta forum.
Keluhan yang muncul cukup beragam, salah satunya terkait biaya dan proses pembuatan SIM yang dinilai mahal serta rumit oleh sebagian warga.
“Nanti biar Pak Wakapolres yang menyampaikan keluhan panjenengan ke pusat,” jelasnya, menegaskan kewenangan penerbitan SIM berada pada institusi kepolisian tingkat nasional.
Aspirasi lain menyangkut harapan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Bupati menjelaskan kebijakan tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi, meski biasanya ada program keringanan pada periode tertentu.
“Kebetulan saya sedikit tahu karena pernah menjadi anggota DPRD Provinsi,” imbuhnya saat menjelaskan batas kewenangan pemerintah kabupaten kepada warga.
Selain isu administratif, persoalan sampah dan banjir juga menjadi perhatian utama masyarakat karena berdampak langsung terhadap lingkungan dan keselamatan warga.
“Dengan turun langsung seperti ini, saya bisa tahu apa yang benar-benar diinginkan masyarakat,” ujarnya.
Di akhir kegiatan, pemerintah menyalurkan bantuan sembako kepada peserta sebagai bagian upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu stabilitas harga kebutuhan pokok.
Program “Bunga Desaku” di Mumbulsari menunjukkan pendekatan dialog langsung dinilai efektif mendekatkan pemerintah dengan warga sekaligus menjadikan aspirasi masyarakat sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah.(Kur)
