GOPOS.ID, KWANDANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Terkait polemik tapal batas wilayah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Tengah (Sulteng) yang berada di Kecamatan Tolinggula.
“Kunjungan saya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, terkait tapal batas. Artinya persoalan tapal batas ini merupakan tugas kita bersama di daerah. Sehingga kita melakukan koordinasi kepada penentu dan pengambil kebijakan serta jaringan yang ada pusat,” kata Wakil Ketua 2 DPR Gorontalo Utara, Hamzah Sidik.
Hamzah mengatakan, adapun langkah yang ditempuh pihak DPRD Gorut dalam memperjuangkan batas wilayah tersebut. Salah satunya dengan melakukan koordinasi ke Wakil Ketua MPR RI, yang merupakan mantan Gubernur Gorontalo 2 periode, Fadel Muhammad.
Pada pertemuan itu, kata Hamzah, Fadel Muhammad langsung menghubungi salah satu dirjen yang membidangi soal tapal batas wilayah. Agar kementerian tetap mengacu ada peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun 2016, jangan lagi mengacu pada aturan-aturan yang lama sebelum Provinsi Gorontalo terbentuk,” terang Hamzah.
“Karena ini ada potensi konflik. Jadi tidak ada yang rugi sebenarnya kalu situasi seperti sekarang. Akan berbeda lagi ceritanya kalau Sulteng mengambil wilayah Gorontalo,” kata Hamza.
Lebih lanjut Hamza mengungkapkan, pada prinsipnya semua pemangku kepentingan, jaringan baik yang ada di regional seperti gubernur, bupati dan wali kota. Kemudian di nasional serta dari Gorontalo Utara untuk bersama-sama memperjuangkan tapal batas tidak masuk di wilayah Sulteng.
“Kita akan mempertahankan yang sekarang. peta RBI adalah keputusan yang dihasilkan oleh lembaga yang dijadikan dasar sebagai batas wilayah,” tutup Hamzah. (isno/gopos)
