GOPOS.ID, GORONTALO – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, berharap kontrol sosial di Provinsi Gorontalo terus tumbuh. Sebab kontrol sosial adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi.
Menurut Fadel Muhammad, adanya kontrol sosial yang dilakukan masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun media massa akan membuat kehidupan demokrasi lebih dinamis.
“Demokrasi akan semakin tajam apabila ada kontrol sosial,” tegas Fadel Muhammad pada Focus Group Discussion (FGD) bersama Pimpinan MPR RI bekerja sama LSM Komunitas Pejuang Aspirasi Rakyat (Kompak) Provinsi Gorontalo, Sabtu (8/4/2023) di Grand Q Hotel, Kota Gorontalo.
Mantan Gubernur Gorontalo ini mengatakan, ada dua hal penting untuk menumbuhkan dan merawat kontrol sosial agar penyelenggaran pemerintahan menjadi lebih baik serta demokrasi semakin dinamis. Kedua hal tersebut adalah keterbukaan pemerintah terhadap kritik, dan peran serta media massa.
Berkaitan dengan keterbukaan pemerintah terhadap kritik, Fadel Muhammad mencontohkan ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Gorontalo. Dalam penyelenggaran pemerintahan, dirinya hampir setiap hari mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Kritikan membuat sebagian pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) merasa gerah. Namun oleh Fadel Muhammad dirinya menekankan agar kritikan menjadi momen untuk menjelaskan secara detail kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
“Hampir setiap hari saya dikritik. Kritikan ini saya jawab dengan memberikan penjelasan, sehingga mereka mengerti. Dengan begitu, masyarakat ikut terlibat dalam penyelenggaran pemerintahan,” tutur Fadel Muhammad.
Baca juga: Fadel Sebut Irjen Angesta Yoyol Tepat Jadi Kapolda Gorontalo
Begitu pula dengan peran media massa. Menurut Fadel Muhammad, media massa berperan strategis dalam menyebarluaskan informasi serta gagasan kepada khalayak ramai.
“Media massa ini layaknya microphone. Tanpa media massa, maka pemerintah itu bekerja seperti orang bicara tanpa suara,” ungkap Senator asal Gorontalo ini.
Hal senada disampaikan Anggota DPD RI, Abdurrahman Abubakar Bahmid. Pria yang akrab disapa Ustad Bahmid ini mengatakan, media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan kontrol sosial. Kontrol sosial sangat penting dalam rangka menjaga agar pemegang kekuasaan tidak melakukan penyimpangan.
“Kekuasaan yang besar bila tidak dikontrol maka peluang penyimpangannya akan semakin besar pula,” ujar Abdurrahman Bahmid.
Lebih lanjut Abdurrahman Bahmid mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga kehidupan kemerdekaan pers/media massa. Sebab saat ancaman serta upaya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pers semakin besar.
“Kebebasan pers/media massa merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi. Ancaman dan pembatasan terhadap kebebasan pers saat ini semakin besar. Baik pembatasan dari sisi penganggaran, maupun ketentuan regulasi,” urai Abdurrahman Bahmid.
Sementara itu Pembina LSM Yayasan Penegak Hak-hak Rayat (Yaphara) Gorontalo, Adhan Dambea, mengatakan LSM dan media massa merupakan instrumen strategis dalam kontrol sosial. Hanya saja, Adhan menilai, kedua instrumen tersebut belum maksimal memainkan peran dan fungsinya untuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi keterbasan dan tantangan yang dihadapi baik oleh LSM maupun media massa.
“Kami menyadari itu, terkadang media massa atau LSM enggan mengkritik pemerintah karena mereka juga membutuhkan dukungan/support untuk keberlangsungan eksistensi mereka. Termasuk tantangan yang harus mereka hadapi. Walaupun demikian kami berharap kontrol sosial ini tetap hidup, terus tumbuh,” ujar pria yang saat ini duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Gorontalo itu.
Untuk itu, Adhan menekankan kepada kalangan jurnalis dan LSM agar jangan patah semangat untuk melakukan kontrol sosial. Meski tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan kontrol sosial sangat besar.
“Saya mengalami itu. Tapi jangan pernah patah semangat sepanjang yang kita sampaikan itu adalah kebenaran dan disertai dengan data-data. Bukan fitnah,” tegas mantan Wali Kota Gorontalo.
Wakil Ketua PWI Provinsi Gorontalo, Irfan Mahmud, mengungkapkan kehidupan pers di Provinsi Gorontalo dalam kurun perjalanan provinsi Gorontalo semakin baik. Meski memang sebagian kalangan menilai peran dan fungsi pers dalam menjalankan kontrol sosial belum maksimal.
“Penilaian itu tentunya menjadi masukan penting bagi insan pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik dan kontrol sosial ke depannya,” tegas Irfan Mahmud.
Sebelumnya Ketua LSM Kompak, Abdullah Deno Djarai, berharap FGD dapat melahirkan gagasan serta masukan agar kiranya peran LSM dan media massa dalam mengontrol kebijakan pemerintah di Provinsi Gorontalo semakin optimal. Untuk itu, Deno menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya FGD bersama pimpinan MPR RI.(hasan/gopos)
