GOPOS.ID, GORONTALO – Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer menghormati hasil penilaian Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kinerja Penjabat Kepala Daerah. Ia menilai penilaian sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.
“Jadi kemarin itu dievaluasi langsung oleh Pak Irjen, Pak Tomsi. Memang ada beberapa indikator yang menjawabnya ini harus ada data dukungnya. Mungkin kita kurang soal ini. Apapun itu kita hormati hasil penilaiannya untuk menjadi bahan perbaikan ke depan,” kata Hamka di sela sela kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Media Massa dan Media Daring di Aula Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jumat (23/12/2022).
Lebih lanjut kata Hamka. penilaian tersebut memotivasi dirinya dan pimpinan OPD untuk bekerja lebih baik lagi. Hamka membeberkan sejumlah capaian kinerja pemerintah provinsi yang dilakukan selama tujuh bulan terakhir.
“Dari indikator pemerintahan misalnya, salah satunya tentang dukungan penganggaran Pemda terhadap pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Kita menjadi daerah pertama yang menganggarkan itu. Tahun 2023 kita anggarkan Rp100 miliar yang pengusulannya sudah diajukan sejak pembahasan KUA/PPAS sekitar bulan Juli 2022,” imbuhnya.
Berikutnya menyangkut kinerja pemerintahan. Pemprov Gorontalo mendapatkan dua kali Dana Insentif Daerah (DID). Dana dari pemerintah pusat dikucurkan untuk mengapresiasi kinerja tahun berjalan. Kinerja tersebut diantaranya soal pengendalian inflasi, penurunan stunting, pemulihan ekonomi dan pengelolaan keuangan.
“Untuk DID kita bahkan dua kali terima. Pertama Rp26 miliar, yang kedua malah lebih besar Rp34 miliar. Tapi itulah ini soal sistem penilaian yang harus kita ikuti dan perbaiki ke depan,” imbuhnya.
Terkait dengan komunikasi politik yang harmonis dengan DPRD, Hamka menyebut hingga saat ini berjalan baik. Salah satu indikatornya tentang pembahasan APBD 2023. Provinsi Gorontalo sebagai daerah tercepat kedua setelah Sumatera Utara dalam hal pengajuan Ranperda APBD 2023 ke Kemendagri.
“Dari aspek realisasi anggaran 2022, penyerapan belanja kita 9 besar nasional. Peningkatan pendapatan kita 5 besar nasional. Mungkin kita perlu studi banding ke Aceh bagaimana bisa mendapat penilaian baik,” pungkasnya.
