GOPOS.ID, MARISA – Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengusulkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan target pendapatan daerah mencapai Rp 902,48 miliar atau meningkat Rp 40,59 miliar dari anggaran sebelumnya.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dalam Rapat Paripurna ke-39 DPRD Pohuwato, dengan agenda penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026, Kamis (10/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Saipul menegaskan perubahan anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat sekaligus mempercepat pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan lingkungan hidup.
“Hal ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat,” ujar Saipul.
Ia menjelaskan, kenaikan target pendapatan daerah menjadi Rp 902.483.396.611 atau bertambah Rp 40.596.543.611 telah memperhitungkan realisasi pendapatan hingga Semester I 2026, penyesuaian asumsi transfer pemerintah pusat, serta perkembangan sumber pendapatan daerah lainnya.
Selain penguatan pelayanan dasar, perubahan anggaran juga diarahkan untuk menangani kemiskinan dan memperkuat perlindungan sosial. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan jaminan sosial tenaga kerja, bantuan sosial tepat sasaran, serta dukungan bagi kelompok masyarakat rentan.
Pemerintah daerah juga menempatkan percepatan penurunan stunting dan perbaikan gizi masyarakat sebagai salah satu prioritas. Pelaksanaannya akan dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) secara terpadu.
“Pada sektor infrastruktur, anggaran perubahan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas jalan, jembatan, irigasi, akses air bersih, dan sanitasi, terutama di wilayah tertinggal dan terluar,” ungkap Saipul
Sementara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah mengarahkan dukungan anggaran kepada sektor produktif dan UMKM melalui fasilitasi permodalan, pelatihan, serta perluasan akses pasar.
Saipul menegaskan penanganan risiko bencana dan persoalan lingkungan juga masuk dalam agenda pembiayaan, termasuk peningkatan kesiapsiagaan bencana, pengendalian kerusakan lingkungan, serta program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“Seluruh arah kebijakan membutuhkan pembahasan bersama DPRD, agar alokasi anggaran benar-benar sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah,” tegas Saipul
Pemerintah Kabupaten Pohuwato berharap pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan program pembangunan berjalan efektif.
Saipul juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengelola anggaran perubahan secara transparan dan akuntabel, dengan mengutamakan hasil serta mempertanggungjawabkan setiap penggunaan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Perubahan APBD 2026 diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi juga instrumen untuk mempercepat penanganan persoalan masyarakat dan meningkatkan kualitas pembangunan di Kabupaten Pohuwato,” tutup Saipul (Yusuf/Gopos)
