GOPOS.ID, MARISA – Pemerintah Kabupaten Pohuwato mulai memperketat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Bukti pelunasan pajak tahun 2026, termasuk tunggakan tahun sebelumnya, kini menjadi salah satu persyaratan administrasi pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan gaji.
Kebijakan tersebut diberlakukan melalui Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor 900/BPKPD/6/X/2026 tentang Peningkatan Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 bagi ASN di Kabupaten Pohuwato, yang ditetapkan pada 13 Oktober 2026.
Sekretaris Daerah Pohuwato, Iskandar Datau, menjelaskan ketentuan tersebut berlaku bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan persyaratan administrasi yang disesuaikan.
Bagi PNS, bukti pelunasan PBB-P2 tahun 2026 melalui pembayaran nontunai QRIS, termasuk penyelesaian tunggakan, menjadi kelengkapan berkas pencairan TPP ke-13 dan TPP kinerja Oktober 2026.
Sementara bagi PPPK, bukti pelunasan PBB-P2 menjadi persyaratan pembayaran gaji November 2026 melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Iskandar mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendorong penyelesaian tunggakan pajak. Langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut kesepakatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Gorontalo.
“Melalui kebijakan ini, seluruh ASN dapat segera menyelesaikan kewajiban PBB-P2, baik untuk tahun berjalan maupun tunggakan sebelumnya. Kepatuhan tersebut penting untuk mendukung optimalisasi PAD dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah,” ujar Iskandar.
Pemerintah daerah mengingatkan seluruh ASN agar melunasi PBB-P2 sebelum batas jatuh tempo pada 30 November 2026. Pembayaran dilakukan melalui kanal digital QRIS sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Untuk mengecek tagihan, ASN dapat menggunakan fitur Payment pada aplikasi SIMPANUA dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP) melalui laman resmi pembayaran PBB-P2 Pohuwato.
Bagi ASN dan PPPK yang belum mendaftarkan objek pajak atau belum menerima SPPT PBB-P2, diminta berkoordinasi dengan BPKPD Pohuwato, khususnya Bidang Pendapatan dan Penagihan PDRD.
Selain itu, setiap kepala subbagian kepegawaian OPD diminta melakukan pendataan pegawai, meliputi nama pegawai, nama wajib pajak, alamat objek pajak, dan keterangan lainnya. Data tersebut selanjutnya disampaikan kepada BPKPD untuk mendukung tertib administrasi dan pemantauan kepatuhan pembayaran.
Iskandar menegaskan, ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sebab, penerimaan PBB-P2 akan kembali digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“ASN harus berada di garis terdepan dalam menunjukkan kepatuhan pajak. Penerimaan PBB-P2 akan disalurkan kembali untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pohuwato. Melalui penggunaan pembayaran nontunai QRIS, kita tidak hanya menunaikan kewajiban perpajakan, tetapi juga mendukung percepatan digitalisasi sistem keuangan pemerintah,” tutup Iskandar. (Yusuf/Gopos)
