GOPOS.ID, GORONTALO – Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya berpotensi mengubah status sejumlah hak keuangan dan fasilitas yang selama ini diterimanya.
Namun, jika pengunduran diri tersebut ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, Gibran ternyata tidak serta-merta kehilangan seluruh fasilitas dari negara.
Justru, ada sejumlah hak yang tetap bisa dinikmati Gibran meskipun sudah tidak lagi menduduki kursi RI-2.
Mulai dari uang pensiun bulanan, rumah kediaman, kendaraan bermotor, hingga jaminan biaya kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Kabar mengenai rencana pengunduran diri Gibran mencuat pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, bahkan membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi Suara.com.
“Betul (Gibran mundur),” ujar Budi Arie.
Sementara itu, pihak Istana Wakil Presiden masih diupayakan untuk memberikan keterangan resmi.
Pensiun Gibran Bisa Mencapai Rp20,16 Juta per Bulan
Landasan hukum mengenai hak keuangan dan fasilitas mantan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokok tersebut ditetapkan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat.
Artinya, perhitungan pensiun Gibran tidak menggunakan keseluruhan penghasilan beserta tunjangannya, melainkan hanya berdasarkan gaji pokok Wakil Presiden.
Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara pada 2017, gaji pokok Wakil Presiden tercatat sebesar Rp20.160.000 per bulan.
Nominal tersebut setara empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden.
Dengan demikian, apabila memenuhi persyaratan pemberhentian dengan hormat, Gibran berpotensi mendapatkan pensiun pokok sekitar Rp20,16 juta setiap bulan.
Jumlah tersebut belum termasuk tunjangan yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun.
Rumah, Mobil, dan Pengemudi Ditanggung Negara
Bukan hanya uang pensiun, Gibran juga berpotensi tetap memperoleh sejumlah fasilitas yang nilainya tidak sedikit.
Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat masing-masing diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.
Dengan ketentuan tersebut, Gibran berpotensi mendapatkan rumah kediaman yang disediakan negara setelah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden.
Fasilitas berikutnya adalah kendaraan bermotor milik negara lengkap dengan pengemudinya. Bahkan, biaya pemeliharaan kendaraan serta gaji pengemudi juga menjadi tanggungan negara.
l
Artinya, meskipun sudah tidak menjalankan tugas sebagai RI-2, mantan Wakil Presiden tetap memperoleh dukungan transportasi dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Biaya Listrik, Air, Telepon hingga Kesehatan Ditanggung
Fasilitas yang berpotensi diterima Gibran tidak berhenti pada rumah dan kendaraan. UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur pembiayaan kebutuhan rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.
Selain itu, negara menanggung biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan tersebut membuat mantan Wapres tetap mendapatkan perlindungan fasilitas kesehatan setelah meninggalkan jabatan.
Hak ini menjadi bagian dari fasilitas administratif yang diberikan negara kepada mantan pejabat tertinggi pemerintahan.
Dengan demikian, terdapat beberapa komponen hak yang berpotensi diterima Gibran, yakni pensiun bulanan, tunjangan sesuai ketentuan, rumah kediaman, kendaraan beserta pengemudi, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya rumah tangga, serta fasilitas kesehatan bagi keluarga.
Tidak Otomatis Didapat Jika Gibran Mundur
Meski demikian, ada ketentuan penting yang harus diperhatikan.
Seluruh hak tersebut tidak otomatis diberikan hanya karena Gibran mengumumkan pengunduran diri atau menyerahkan surat kepada Presiden Prabowo.
Status pemberhentiannya harus terlebih dahulu ditetapkan sesuai ketentuan hukum.
Penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 memasukkan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai salah satu kategori berhenti dengan hormat.
Dengan kata lain, pengunduran diri secara sukarela memiliki landasan untuk memperoleh hak pensiun dan fasilitas mantan Wakil Presiden, sepanjang proses serta status pemberhentiannya memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Artinya, apabila pemberhentian Gibran secara resmi ditetapkan pada November 2026, hak-hak tersebut pada prinsipnya mulai berlaku pada Desember 2026. (Putra/Gopos)
