GOPOS.ID, GORONTALO – Pimpinan DPR RI secara resmi menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses dugaan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berkas usulan ini ditandatangani oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi dan diserahkan dalam rapat terbuka yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026) mengutip suara.com.
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa jumlah tanda tangan tersebut merupakan akumulasi dari anggota yang tercantum dalam berkas pengusulan. Dukungan ini datang dari seluruh fraksi yang ada di DPR. “Total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada,” ujar Saan usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) DPR RI.
Fraksi PKS menjadi penyumbang tanda tangan terbanyak, dengan 28 anggota yang mendukung usulan ini. Diikuti oleh NasDem dengan 19 orang, PKB dan Partai Demokrat masing-masing 18 orang, serta PDI Perjuangan (PDIP) yang menyumbang 14 tanda tangan. Sementara itu, Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 tanda tangan, dan PAN tercatat mengusulkan satu anggota.
Saan menegaskan bahwa pimpinan DPR telah menerima berkas tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib parlemen. Ia menyebutkan bahwa penerimaan usulan HMP ini merujuk pada Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3 dan Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI. “Pimpinan dan anggota pengusul yang saya hormati, kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat anggota sebagaimana ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD III dan Pasal 192 Ayat 1 Tata Tertib DPR RI,” jelasnya.
Substansi usulan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Hal ini merujuk pada Pasal 79 Ayat 4 Huruf C Undang-Undang MD3. Meskipun usulan ini telah diterima, Saan menekankan bahwa hal tersebut belum otomatis membuat Gibran dimakzulkan. Pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan ini melalui tahapan dan mekanisme kelembagaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Terhadap usulan ini, selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” pungkas Saan. (Putra/Suara/Gopos)
