GOPOS.ID, GORONTALO – Pemangkasan anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Gorontalo untuk tahun 2026 tak menyurutkan semangat wakil rakyat dalam memperjuangkan suara masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan bahwa meski alokasi pokir mengalami penurunan drastis, pihaknya tetap akan menjalankan fungsi representatif secara maksimal.
Dari yang sebelumnya mencapai Rp118 miliar, anggaran pokir kini hanya tersisa Rp50,8 miliar. Kendati demikian, Thomas menegaskan bahwa penurunan tersebut tidak akan memengaruhi komitmen dewan dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
“Fungsi kami di DPRD bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Pokok-pokok pikiran yang kami bawa berasal dari hasil reses dan penjaringan aspirasi langsung di daerah pemilihan, dan itu akan tetap kami perjuangkan,” ujar Thomas.
Ia menjelaskan bahwa meskipun ruang fiskal tahun depan terbatas, DPRD tetap akan berupaya agar seluruh aspirasi yang telah dirangkum melalui mekanisme reses bisa masuk dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah.
“Situasi fiskal yang ketat memang menjadi tantangan, namun kami tidak ingin masyarakat merasa aspirasi mereka diabaikan. Kami akan tetap mengawal agar hasil reses bisa direalisasikan sesuai kebutuhan paling mendesak di setiap dapil,” lanjutnya.
Bagi Thomas, memperjuangkan aspirasi konstituen bukan hanya tugas formal, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan politik yang harus terus dijaga, terlebih di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
