GOPOS.ID, GORONTALO – Berbagai persoalan pelayanan publik hingga dukungan ekonomi masyarakat menjadi aspirasi yang disampaikan warga saat Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Darsianti Tuna, S.Ked, M.AP, menggelar reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2026–2027 di Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Kamis (5/11/2026) tadi malam.
Kegiatan reses yang berlangsung dalam suasana dialogis tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi. Pertemuan itu turut dihadiri Lurah Tomulabutao Selatan serta sejumlah warga, termasuk dua orang penyandang disabilitas.
Dalam dialog bersama legislator tersebut, warga mengungkapkan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian dan tindak lanjut pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kepesertaan BPJS Kesehatan.
Masyarakat mengeluhkan perubahan status kepesertaan yang sebelumnya dapat dinikmati secara gratis, namun kini mengharuskan mereka membayar iuran. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dan keresahan warga, terutama terkait keberlanjutan akses terhadap layanan kesehatan.
Selain itu, persoalan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan e-KTP, turut menjadi perhatian. Warga juga mempertanyakan penentuan desil yang digunakan sebagai dasar pendataan penerima bantuan sosial, mengingat hal tersebut berkaitan dengan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
Aspirasi lainnya menyangkut persyaratan memperoleh beasiswa pendidikan untuk jenjang Strata Dua (S2). Warga berharap adanya informasi yang lebih jelas serta kemudahan akses terhadap program beasiswa, sehingga kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dapat terbuka bagi masyarakat.
Di sektor ekonomi, masyarakat turut menyuarakan kebutuhan bantuan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan pemerintah dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pengembangan usaha, memperkuat ekonomi keluarga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi beragam aspirasi tersebut, politisi PPP itu menegaskan bahwa seluruh masukan warga akan menjadi perhatian dan catatan penting untuk diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan, baik terkait BPJS Kesehatan, administrasi kependudukan, beasiswa pendidikan maupun bantuan UMKM, akan menjadi catatan penting untuk kami perjuangkan dan tindak lanjuti sesuai kewenangan serta mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Ia menambahkan, reses merupakan bagian penting dari tanggung jawab anggota DPRD dalam menyerap aspirasi dan memahami kebutuhan masyarakat secara langsung.
Menurutnya, berbagai masukan yang dihimpun melalui kegiatan tersebut akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Dengan demikian, kebijakan pemerintah diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. (isno/gopos)
