Oleh: Dr Eko Wahyuanto
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Lebih dari itu, MBG adalah wujud nyata komitmen negara terhadap rakyatnya.
Program ini telah mendapat dukungan luas masyarakat karena dianggap sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945: negara wajib menanggung anak terlantar dan keluarga miskin.
Usulan untuk menghentikan MBG atau mengubahnya menjadi bantuan tunai langsung bukan hanya langkah yang salah besar namun juga jelas-jelas melawan kehendak rakyat yang menginginkan keadilan sosial.
MBG adalah perwujudan tanggung jawab negara dalam mendukung kesejahteraan generasi muda melalui tindakan nyata, menghentikannya berarti mengkhianati aspirasi rakyat yang telah mempercayai program ini sebagai wujud dialog konstitusional.
Amanah rakyat
MBG adalah cara negara berkomunikasi dengan rakyatnya melalui kebijakan inklusif yang mencerminkan kehendak masyarakat akan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Menghentikan MBG berarti memutus jembatan aspirasi rakyat.
Program ini sejak awal dirancang untuk merespons keragaman Indonesia, geografis, budaya, dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan seragam, seperti mengganti MBG dengan bantuan tunai, merupakan kegagalan memahami kebutuhan lokal.
Menu untuk anak di Nusa Tenggara Timur tentu saja berbeda dibandingkan anak di Jawa Barat. Ini sangat mungkin diimplementasikan.
Kehendak rakyat menuntut desentralisasi agar MBG tetap relevan, namun usulan penghentian program ini justru mengirim sinyal bahwa negara tidak mendengar suara rakyatnya, suatu kesalahan besar.
Organisasi lokal seperti NU, Muhammadiyah, Persit, atau Bhayangkari telah menjadi mitra efektif dalam menerjemahkan kehendak rakyat di tingkat lokal, memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran. Menghentikan MBG berarti mematikan peran mereka dan mengabaikan keinginan rakyat terkait pengawasan ketat untuk mencegah penyelewengan, seperti yang kerap terjadi pada program bansos sebelumnya.
Transparansi adalah kunci. Dengan dukungan mereka, kepercayaan rakyat pada MBG tumbuh semakin kuat.
Keberhasilan MBG bergantung pada kualitas gizi yang menjadi tuntutan rakyat. Dr Hardinsyah MS, ahli gizi dari IPB, menegaskan bahwa kebutuhan nutrisi anak SD, SMP, dan SMA berbeda, sesuai tahap pertumbuhan fisik hingga perkembangan kognitif.
Menghentikan MBG berarti mengabaikan kehendak rakyat akan standar gizi yang memadai, menjadikan janji kesejahteraan negara sebagai simbol kosong. Melibatkan ahli gizi dalam perencanaan dan pengawasan adalah cara negara menjawab aspirasi rakyat, bukan menghentikan program yang telah menjadi harapan masyarakat.
Warisan budaya
MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga wujud penghargaan negara terhadap identitas budaya rakyatnya, yang telah menjadi kehendak masyarakat. Dengan memprioritaskan menu lokal seperti makanan lokal berbahan baku singkong, talas, atau sagu, yang tetap menarik bagi mereka.
Dengan demikian program ini juga sekaligus mengenalkan warisan kuliner tradisional kepada generasi muda di tengah ancaman makanan impor dan cepat saji.
MBG menjadi benteng ketahanan budaya sekaligus ketahanan pangan. Jika krisis pangan global terjadi, maka ketahanan pangan lokal bergantung pada generasi yang akrab dengan pangan asli. MBG adalah investasi jangka panjang, bukan program sesaat yang dirancang, dikerjakan, langsung jadi.
Bukti global
Banyak negara yang berlomba-lomba menyelenggarakan makan bergizi gratis pada rakyatnya. Ini membuktikan bahwa program seperti MBG adalah kehendak masyarakat yang terbukti berhasil.
Di India, Mid-Day Meal Scheme sejak 1995 menjangkau 120 juta anak dengan menu lokal, meningkatkan kehadiran sekolah hingga 15% dan menurunkan angka gizi buruk. Di Brasil, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) mendukung petani lokal dan gizi anak-anak, mencerminkan aspirasi masyarakat.
Pelajaran ini jelas: program seperti MBG terbukti berhasil dan mendapat dukungan rakyat. Menghentikan MBG berarti menutup mata terhadap pengalaman berharga dari dunia internasional.
Bukan itu saja, MBG juga merupakan wujud kepedulian negara terhadap kesejahteraan petani dan pelaku usaha kecil, sesuai kehendak rakyat. Dengan mengutamakan pengadaan bahan dari koperasi dan petani lokal, MBG menciptakan efek ganda yang nyata.
Seperti terbukti di Brasil, di mana PNAE meningkatkan pendapatan petani hingga 106 persen dan menciptakan ribuan lapangan kerja. Di Indonesia, koperasi seperti “Koperasi Merah Putih” bisa menjadi agen perubahan, menyampaikan bahwa MBG tidak hanya menyehatkan anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi desa.
Menghentikannya justru berisiko membuka ruang korupsi atau dominasi pemasok besar yang merugikan rakyat kecil.
Sinergi Menjaga Kehendak Rakyat
Agar MBG tetap mencerminkan kehendak rakyat, diperlukan sinergi lintas sektor, Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Perdagangan, serta keterlibatan masyarakat.
Pengawasan ketat, termasuk audit independen, mutlak diperlukan agar rakyat percaya program ini dikelola dengan benar. MBG harus fleksibel, memungkinkan daerah menyesuaikan menu sesuai kebutuhan lokal. Dengan begitu, rakyat bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga bagian dari perencanaan dan evaluasi.
Dengan keterlibatan aktif rakyat dalam perencanaan dan evaluasi, MBG akan terus menjadi dialog hidup antara negara dan rakyat, bukan monolog yang diputus sepihak.
Menghentikan MBG sama saja dengan melawan aspirasi rakyat. Program ini telah membuktikan dirinya sebagai investasi masa depan bangsa—bukan hanya dalam hal gizi dan pendidikan, tetapi juga budaya dan ekonomi lokal.
MBG adalah amanah rakyat, dan negara wajib menjaganya.
Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Multimedia ST-MMTC Komdigi Yogyakarta.
