GOPOS.ID, GORONTALO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo memvonis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo melakukan pelanggaran administrasi. Vonis tersebut dijatuhkan karena KPU tak melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di dua desa.
Padahal, Bawaslu Kabupaten Gorontalo sudah merekomendasikan agar KPU melakukan PSU di dua desa yang dinilai memenuhi syarat untuk dilakukan PSU.
“Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu,” katanya Ketua Majelis Sidang Wahyudin M. Akili saat membacakan putusan di Ruang Sidang Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Senin (18/3/2024).
Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Kaupaten Gorontalo, Under Lawani menyebutkan proses tindak lanjut yang dipilih oleh KPU dalam menyikapi rekomendasi saran perbaikan dari Bawaslu tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Dalam ketentuan Pasal 372 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dipedomani oleh Terlapor tidak mengatur secara teknis, mekanisme, tata cara, serta prosedur tindak lanjut terhadap Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo,” ungkap Under.
Under menambahkan, ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
“Perbaikan administrasi berupa Pemungutan Suara Ulang sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penetapan hasil Pemilu secara Nasional,” ujar Under.
Sebelumnya, dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU Kabupaten Gorontalo diadukan Ikrar Setiawan Akasse dan Wahyudin Alip Gobel. Dasar gugatan adalah KPU yang tidak melaksanakan/menindaklanjuti rekomendasi saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Padahal tata cara, prosedur atau mekanisme Pelaksanaan PSU dan bentuk tindaklanjut Rekomendasi saran/perbaikan Pengawas Pemilu terkait PSU telah diatur pada pasal 372 dan pasal 373 UU/7/2017 Jo pasal 80 dan pasal 81 PKPU/25/2023 dan KPT KPU/66/2024.(Abin/gopos)
