GOPOS.ID, JAKARTA – Simpang siurnya status honorer daerah, akhirnya mulai menemui titik terang. Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kunia Tandjung mengatakan masyarakat perlu diberikan penjelasan terkait penghapusan tenaga honorer. Yang dibahas antara Komisi II DPR RI dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana beberapa waktu lalu.
“Berdasarkan hasil raker 20 Januari 2020 lalu antara Komisi II DPR bersama pemerintah pusat kemarin. Saat ini menuai berbagai persepsi yang salah di masyarakat termasuk dari pemerintah daerah yang menyebabkan kekhawatiran tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Saya mau mengklarifikasinya,” ungkap Doli saat diwawancarai awak media di Kantor BKN Regional IV Makassar, Kamis (30/1/2020).
Dijelaskan Doli, kesepakatan raker Komisi II DPR RI dengan pemerintah adalah ingin seluruh honorer mendapatkan status yang jelas agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Terkait penghapusan atau tidak adanya tenaga honorer itu sebenarnya tidak benar. Komisi II sudah ada kesepakatan dengan Pemerintah mengganti tenaga honorer ataupun honorer K2 menjadi PNS atau PPPK. Sesuai UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dengan tujuan agar tenaga honorer mendapatkan upah yang layak. Jadi bukan diberhentikan, ini yang nampaknya menjadi kesalahan persepsi di lapangan,” tuturnya.
Namun, pihaknya menginstruksikan instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer.
Pasalnya, pihaknya ingin menyelesaikan tenaga honorer yang ada saat ini.
“Sejak tahun 2012 ada pendekatan penyelesaian tapi tidak bisa cepat karena jumlahnya 900 ribu. Tapi sudah selesai 60 persen, tinggal 400 ribu yang akan kita cari solusi,” katanya.
Turut Hadir dalam kunjungan Anggota Komisi II lainnya, yaitu Cornelis (F-PDI Perjuangan), Teti Rohatiningsih (F-Golakr), Agung Widyantoro (F-Golkar), Kamrussamad (F-Gerindra), Imron Amin (F-Gerindra), Syamsul Luthfi (F-Nasdem), KH. Surahman Hidayat (F-PKS), KH Aus Hidayat Nur (F-PKS), dan Mitra Fakhruddin (F-PAN). (adm-01/gopos)
Assalamualaikum..w..w
Tanpa mengurangi rasa hormat
Ada isu tentang yang akan di angkat sebagai PNS atau P3K dilihat dari masa kerja minimal 5tahun mengabdi
Lalu bagaimana dengan honorer yang baru mengabdi di pemerintagan hanya 1,2 dan 3 tahun?
Apakah dirumahkan?
Waalaikumussalam, ada juga ka pengangkatan p3k yang hanya mengabdi 1-3 tahun
,Gmn dengan nasib penyuluh agama honorer,, apakah jg ada pengangkatan,, trims 🙏🙏
InsyaAllah ada ka, tpi ttp harus mengikuti tahap ujian cpns atau p3k
di pembahansan ini tentang honorer, yg ingin saya tanya kan gimana yg berstatus harian lepas tetapi mempunyai sk honor diintansi, apakh kmi masih punya nasip untk jadi pns atau pppk. sedangkn saja gaji kami dipotong klu tidak masuk kerja wlupun ijin n sakit. apakh kmi msih dihargai untk dapat jd anggota asn n pppk.tlg dibls
Insyaallah apa yang ibu/bpak upayakan akan berbuah manis. Tetap semangat dan tetap berdoa.