GOPOS.ID, GORONTALO — Puluhan guru non-database memadati gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Senin (17/11/2025). Mereka datang bukan sekadar membentangkan spanduk, tetapi membawa suara yang selama ini terpinggirkan: status kepegawaian tak jelas, pembayaran honor sering telat.
Para guru yang berstatus honorer ini mengaku sudah bekerja bertahun-tahun sejak di SK-kan Pemerintah tahun 2017. Namun setiap pergantian kalender, nasib mereka masih mengambang di antara janji dan realisasi. “Kami tidak diperhatikan. Kami guru yang mencerdaskan anak bangsa. Selama 10 bulan kami tidak digaji, tapi kami masih bersabar. Ini perjuangan terakhir kami, kami mohon agar pemerintah mengawal nasib kami,” teriak orator di depan Gedung Rakyat Gorontalo.
Kekecewaan dan kemarahan mereka memuncak. Pemprov Gorontalo dinilai gagal menghadirkan transparansi dan kejujuran dalam proses kepegawaian. Kritik keras pun dilontarkan, ““Innalillahi wainnailaihi rajiun… atas meninggalnya kejujuran dan transparansi kepegawaian di Provinsi Gorontalo. Kenapa daerah lain bisa memperjuangkan P3K, tapi pemerintah provinsi kita tidak mampu?” seru seorang guru dengan nada bergetar.
Mereka menegaskan, penyelesaian status para guru nondatabase adalah tanggung jawab Pemprov Gorontalo, bukan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu mereka mendesak agar Gubernur Gorontalo bertanggung jawab atas kekacauan data dan ketidakpastian status yang mereka alami.
Anggota Komisi IV DPRD, Galib Lahidjun, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi perjuangan para guru dan mengakui adanya kejanggalan dalam proses pendataan.
“Kasus ini berbeda dari daerah lain. Guru di daerah lain di-SK-kan yayasan, tapi bapak-ibu disini di-SK-kan pemerintah. Maka ini tanggung jawab pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Ia menegaskan akan membuat rekomendasi resmi kepada Gubernur dan menyurat secara kelembagaan agar persoalan ini segera diselesaikan.
“Kepala BKD harusnya hadir, karena beliau yang memutuskan status non-database. Hari ini ada paripurna dan Gubernur hadir. Aspirasi ini akan kami sampaikan langsung.”
Hingga berita ini diturunkan, para guru masih bertahan di halaman DPRD sambil menunggu jawaban dari pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Gorontalo yang sedang menghadiri rapat pariourna. Ratusan suara ini menjadi bukti bahwa persoalan guru non-database bukan lagi sekadar administrasi, tetapi sudah masuk zona kegentingan kemanusiaan.(isno/gopos)
