GOPOS.ID, GORONTALO – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad, menyebut ada tiga kunci penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Tiga kunci tersebut adalah bersih, transparan, dan profesional.
Menurut Fadel Muhammad, pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang tak melakukan korupsi. Kebijakan anggaran serta proses perencanaan pembangunan betul-betul diarahkan kepada kepentingan rakyat.
“Saya prihatin begitu banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Ada gubernur, bupati/walikota. Saya baca di laporan itu, ada lebih kurang 392 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi,” ujar Fadel Muhammad dalam Fokus Grup Diskusi (FDG) tentang Peran Pemuda Memberantas Korupsi, Jumat (11/12/2020). FGD diselenggarakan MPRI bekerja sama Dewan Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Gorontalo, di Hotel Aston, Kota Gorontalo.
Mantan Gubernur Gorontalo dua periode itu mengatakan, sekitar 70 persen tindak pidana korupsi itu dilakukan secara sadar. Selanjutnya 30 persen korupsi terjadi karena kesalahan adminstrasi.
“Ini menunjukkan permasalahan utama terjadinya korupsi karena pemimpin atau pejabat tidak memiliki rasa tanggung jawab pada uang rakyat,” tegas Fadel Muhammad.
Baca juga: Fadel Effect Masih Terasa di Pilkada Gorontalo
Kunci pemerintahan yang baik kedua adalah transparan. Yaitu pemerintah yang terbuka kepada rakyat, sehingga rakyat bisa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaran pembangunan. Rakyat bisa ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Rakyat bisa tahu uang daerah/negara digunakan untuk apa dan ke mana.
“Kunci yang ketiga, adalah profesional. Yaitu menempatkan sumber daya manusia (SDM) sesuai kompetensi yang dimiliki. Bukan karena hubungan kekerabatan, atau lainnya. Penempatan pejabat tanpa didasari kompetensi menjadi celah terjadinya korupsi,” tutur mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu.
Anggota DPD RI, Abdurrahman Abubakar Bahmid, mengutarakan tindak pidana korupsi terjadi salah satunya dipicu oleh kondisi lingkungan. Bisa jadi seorang pemimpin yang tadinya jujur menjadi korup, lantaran lingkungan di sekitarnya mendorong hal itu terjadi.
“Termasuk penegakan aturan yang lemah, menjadi salah satu pangkal terjadi tindak pidana korupsi,” kata Abdurrahman Bachmid.
Ketua ICMI Provinsi Gorontalo, Syamsu Qamar Badu, mengatakan peran pemuda dalam memberantas korupsi sangat penting. Sebab perubahan atas bangsa dan negara Indonesia digerakkan oleh kaum pemuda. Oleh karena itu, pemuda harus dapat mengambil peran dalam memberantas korupsi.
Sekretaris Daerah Bone Bolango, Ishak Ntoma, mengatakan ada tiga pilar penting dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Yaitu pemerintah, dunia usaha, serta masyarakat. Ketiga pilar ini memiliki keterkaitan dan saling berkorelasi.
Sementara itu Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Dr. Fenty Puluhulawa, mengemukakan keberhasilan sejumlah negara yang memiliki tingkat korupsi rendah seperti Finlandia, Denmark, dan New Zeland, program antikorupsi dimulai dari pendidikan. Sejak usia dini telah ditanamkan bahwa korupsi merupakan sebuah perbuatan tercela.(adm-02/gopos)
