GOPOS.ID, GORONTALO – DPRD Kota Gorontalo mulai mematangkan sejumlah usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Pembahasan tersebut dilakukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Gorontalo dalam rapat yang berlangsung di Aula III DPRD Kota Gorontalo, Senin (16/11/2026).
Dalam rapat tersebut, sebanyak delapan Raperda disetujui untuk diusulkan masuk dalam Propemperda 2027.
Tujuh usulan tersebut meliputi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Gorontalo Tahun 2025–2045, Hak Kekayaan Intelektual, perubahan Perda tentang RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2025–2029, serta perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Selain itu, terdapat usulan Raperda tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual, pencabutan Perda tentang LPN, perubahan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Raperda tentang Penyediaan Infrastruktur Akses atau Fasilitas Telekomunikasi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Gorontalo, Darmawan Duming, menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda 2027 mengakomodasi usulan Raperda baru sekaligus sejumlah regulasi lanjutan dari tahun sebelumnya yang belum rampung dibahas.
“Dari pembahasan ini, ada empat Raperda baru dan tiga Raperda lanjutan dari tahun 2026 yang belum sempat diselesaikan pembahasannya,” jelas Darmawan.
Menurutnya, secara umum proses pembahasan berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala berarti. Namun, koordinasi serta komunikasi antarbagian di lingkungan pemerintah daerah masih perlu diperkuat agar proses pembentukan regulasi dapat berjalan lebih efektif.
Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan usulan Raperda di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), dengan tetap mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 80 dan tata tertib DPRD.
Karena itu, bagian hukum pemerintah daerah diminta menuntaskan koordinasi dan harmonisasi terhadap seluruh usulan sebelum memasuki tahapan finalisasi.
Rapat Bapemperda tersebut kemudian diskors sementara sembari menunggu penjadwalan pembahasan berikutnya.
Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung Selasa (17/11/2026), dengan agenda memfinalisasi sejumlah usulan Raperda yang akan ditetapkan dalam Propemperda Kota Gorontalo Tahun 2027.
Melalui penyusunan Propemperda ini, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum daerah, tetapi juga mampu menjawab dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo. (Rama/Gopos)







