GOPOS.ID, TILAMUTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Boalemo tak menampik akan kemungkinan adanya tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2020-2022.
Saat ini, lembaga Adhyaksa itu sudah mengambil keterangan terhadap 26 anggota DPRD Kabupaten Boalemo seputar kasus dugaan korupsi perjalanan dinas yang merugikan negara senilai Rp2,1 miliar itu.
“Sejauh ini sudah sekitar 26 anggota DPRD yang kami mintai keterangan. Dari jumlah tersebut, kurang lebih separuhnya merupakan anggota dewan yang masih aktif,” jelas Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Boalemo, Irwan Adi Cahyadi, Senin (17/11/2026).
Sementara itu, Kepala Kejari Boalemo, Dwi Hadi Purnomo memastikan perkara tersebut masih dalam pengembangan. Penyidik tidak hanya mendalami peran dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Menurut Dwi, hasil penyidikan nantinya akan menentukan apakah terdapat pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.
“Penyidikan masih terus kami perluas. Jika dalam pemeriksaan ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, tentu akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum,” tegas Dwi.
Dalam perkara ini, Kejari Boalemo sebelumnya telah menetapkan dua tersangka, yakni ID selaku Pengguna Anggaran (PA) dan BH, mantan Sekretaris DPRD Boalemo.
Penyidik menduga praktik penyimpangan dilakukan melalui manipulasi pertanggungjawaban biaya penginapan perjalanan dinas. Di antaranya menggunakan bukti tagihan hotel fiktif, menaikkan nilai pembayaran, serta melaporkan biaya penginapan yang tidak sesuai dengan lama waktu menginap dan penggunaan kamar sebenarnya.
Hasil perhitungan Inspektorat Provinsi Gorontalo mencatat kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp2,1 miliar.
Kedua tersangka kini telah menjalani penahanan di lokasi berbeda, masing-masing di Lapas Kelas IIB Boalemo dan Lapas Kelas III Gorontalo.
Dengan pemeriksaan terhadap 26 anggota DPRD, penyidikan perkara ini masih menyisakan sejumlah hal yang perlu didalami, terutama mengenai alur penggunaan anggaran dan pihak-pihak yang terlibat dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas.(Yusuf/Gopos)







