DPR Usul Pendamping PKH Diangkat Jadi PPPK

GOPOS.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR Wisnu Wijaya mengusulkan para tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di bawah Kementerian Sosial agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, hal itu sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan para pendamping PKH.

“Saya sudah blusukan ke sejumlah tempat, menemui para PKM (Keluarga Penerima Manfaat) maupun para pendamping PKH guna menggali aspirasi mereka. Ternyata di lapangan masih terjadi ketimpangan, mulai dari aspek kesenjangan antara honor dengan beban kerja hingga masalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pendamping PKH,” kata Wisnu, dikutip Jumat (29/9/2023).

Dengan alih status tersebut, Wisnu berharap ada peningkatan insentif dan honor bagi tenaga pendamping PKH. Minimal, kata Wisnu, honor mereka tidak lebih rendah dari upah minimum provinsi (UMP), khususnya bagi para pendamping yang bertugas di kota-kota besar, dan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dapat dibiayai oleh negara.

Politisi PKS itu mengatakan kondisi para pendamping berada pada posisi yang memprihatinkan sekaligus dilematis di tengah kondisi naiknya harga kebutuhan pokok beras yang terjadi belakangan ini.

“KPM merasa sangat terbantu dengan adanya para pendamping PKH yang mengawal penyaluran setiap bansos dari pemerintah sampai tiba ke KPM. Namun ternyata masih ada para pendamping PKH yang justru kesulitan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka,” jelasnya.

Wisnu juga menyatakan, pada prinsipnya dibutuhkan political will yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan kepastian bagi tenaga pendamping PKH untuk menjadi PPPK.

Dedikasi para pendamping PKH untuk menyukseskan program pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, tidak perlu diragukan. Mereka terbukti berhasil melaksanakan berbagai penugasan dari pusat dengan beban kerja yang tinggi.

“Oleh karena itu kami akan terus mendorong dan mendukung langkah Kemensos mengusulkan kepada KemenPAN-RB agar para pendamping PKH ini dinaikkan status mereka menjadi PPPK,” pungkasnya.(adm03/gopos)