GOPOS.ID KOTA GORONTALO – Usulan pemisahan daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menuai respon positif kalangan masyarakat dan politisi.
Sebagaimana diketahui pada Pemilu 2019, Kabupaten Pohuwato dan Boalemo menjadi satu dapil untuk DPRD Provinsi Gorontalo. Yaitu dapil Gorontalo 6. Pada rancangan penataan dapil DPRD Provinsi Gorontalo untuk Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo melakukan uji publik dua rancangan dapil. Rancangan dapil pertama sesuai kondisi saat ini. Lalu rancangan dapil kedua yaitu adanya pemisahan dapil Gorontalo 6 menjadi dapil Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo), dan Dapil 7 (Kabupaten Pohuwato).
Tokoh masyarakat Boalemo, Abdillah Alhasni, mengatakan pihaknya menyambut baik dan sangat mendukung adanya pemisahan dapil Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato. Sebab pemisahan dapil ini telah menjadi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sejak beberapa waktu lalu.
“Pada pemilihan umum 2019 sudah kami sampaikan aspirasi ini. Akan tetapi saat itu aspirasi yang kami sampaikan belum bisa diakomodir karena penetapan dapil saat itu sudah masuk dalam lembaran negara (UU),” kata Abdillah Alhasni seusai mengikuti uji publik penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan KPU Provinsi Gorontalo di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Kamis (19/1/2023).
Menurut Abdillah Alhasni, aspirasi pemisahan dapil sejak lama disampaikan dengan pertimbangan beberapa faktor. Di antaranya faktor geografis, geopolitik, serta rentang kendali. Wilayah Kabupaten Baolemo dan Kabupaten Pohuwato sangat luas ketika dijadikan satu dapil. Hal itu membuat para wakil-wakil rakyat dari dapil Gorontalo 6 kurang optimal memperjuangkan aspirasi dikarenakan adanya kepentingan masyarakat yang berbeda dari dua daerah.
“Jadi kami mendukung bahkan kami siap mengawal hingga ke DPR RI dan KPU pusat agar kiranya pemisahan dapil Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato bisa terwujud,” tegas Abdillah Alhasni.
Sikap senada juga disampaikan oleh sejumlah politisi yang hadir dalam uji publik. Di antaranya datang dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hidayat Bouty, dan Dedy Hamzah. Keduanya berharap pemisahan ini bisa terwujud dalam rangka mengoptimalkan perjuangan aspirasi rakyat.(Andri/gopos)
