GOPOS.ID, BLITAR – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi mengharapkan adanya peningkatan kualitas pada pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Blitar sebelum dikirim ke luar negeri.
Nurhadi menilai, kondisi Kabupaten Blitar saat ini memprihatinkan, lantaran setiap tahunnya rata-rata 4000 PMI diberangkatkan ke luar negeri. Namun Kabupaten Blitar belum memiliki balai latihan kerja (BLK).
“Padahal di UU nomor 18 2017 mencetak PMI yang kompetitif dan mencetak PMI yang berkualitas, menjadi salah satu poin prioritas ke depan. Sehingga PMI yang dikirim ke luar negeri bukan kualitas yang sembarangan,” ungkap Murhadi saat dikonfirmasi, Kamis (4/3/2021).
Menurut Nurhadi, di saat para pekerja migran dibekali kemampuan dan kualitas yang baik, nantinya apresiasi yang didapatkan para pekerja migran juga luar biasa. Hal ini tentu akan mengurangi banyaknya PMI yang bermasalah saat sudah bekerja.
“Jadi menurut saya Kabupaten Blitar ini perlu dibenahi. Kekurangannya termasuk anggaran yang sangat minim, sehingga pelatihan-pelatihan kerja di Kabupaten Blitar ini frekuensinya harus ditingkatkan, agar bisa sebanding dengan peningkatan kualitas PMI,” tambah Anggota DPR RI yang baru saja pindah ke Komisi IX per 1 Februari 2021.
Nurhadi melanjutkan, nanti saat rapat kerja dengan kementerian terkait, kementrian tenaga kerja (Kemnaker). Dirinya berharap ada perhatian khusus terhadap daerah yang jumlah PMI-nya melebihi rata-rata, sehingga harus ada penambahan jumlah anggaran. Hal tersebut semata-mata untuk meningkatkan kualitas dari PMI itu sendiri.
“Selain itu kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas PMI tentu tidak bisa lepas dari kebijakan Bupati Blitar saat ini. Alokasi terhadap Dinas Tenaga Kerja yang nantinya diperuntukkan untuk para PMI yang bekerja di luar negeri juga harus diperhatikan,” lanjutya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Haris Susianto mengatakan, pihaknya akan melakukan upaya-upaya untuk membantu para pekerja migran dari Kabupaten Blitar.
“Yang jelas tadi sudah saya sampaikan kepada komisi IX DPR RI terkait dengan kendala-kendala yang saat ini ada,” katanya.
Haris menjelaskan, kendalanya seperti keharusan pembebanan mengikuti pelatihan dan persyaratan kompetensi bagi para pekerja migran. Dirinya berharap semoga nanti kendala tersebut bisa dicari jalan keluarnya, agar semuanya bisa berjalan dengan baik.
“Kami juga akan sering mengadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi permasalahan yang biasanya terjadi,” jelasnya.
Untuk diketahui, saat ini Kabupaten Blitar merupakan daerah penghasil devisa negara melalui PMI nomor dua setelah Ponorogo. (mt/gopos)
