GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang (PUPR) menyebut rencana pekerjaan Jembatan Molindogupo pada tahun 2020 terancam gagal dilaksanakan. Pasalnya, hingga pertengahan November 2019 kepastian pembebasan lahan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango (Bonebol) belum jelas.
“Kita beri waktu hingga akhir November 2019 ini. Jika kepastian pembebasan lahan tidak tuntas dari Pemkab Bone Bolango. Maka anggaran pekerjaan jembatan itu akan kita alihkan ke infrastruktur lain,” kata Kadis PUPR Handoyo Sugiharto.
Menurut Handoyo, Pemprov Gorontalo sebenarnya sudah menganggarkan lebih kurang Rp36 miliar untuk pekerjaan jembatan sepanjang 70 meter itu. Jembatan yang menghubung Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan itu menjadi akses vital warga dari dan ke Kota Gorontalo untuk jual beli, sekolah dan kesehatan.
Pemprov Gorontalo membutuhkan lahan baru sepanjang 800 meter dengan lebar 12 meter untuk membuat jembatan baru yang permanen. Jembatan lama dengan konstruksi bailey dinilai sudah tidak layak karena hanya berlantai papan dan sering diterjang banjir.
“Jadi keputusannya sekarang ada di Pemkab Bone Bolango, mau menyelesaikan pembebasan lahan atau tidak. Jangan anggarannya sudah ada, sudah dilelang dan ada pemenangnya, tapi lahan yang tidak siap,” imbuhnya.
Tahun 2019 ini Pemprov Gorontalo menganggarkan perbaikan lantai jembatan senilai lebih kurang Rp200 juta. Pekerjaannya selesai dan sudah dimanfaatkan oleh warga setempat.
Sementara itu, pembebasan lahan tersebut menurut Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bone Bolango, Kadaria Hilala menyebutkan pihaknya masih menunggu pemaparan hasil desain final. Kemudian akan turun lapangan bersama-sama untuk memastikan jalur yang akan dilalui jembatan tersebut.
“Sebenarnya, kami ini juga menunggu. Sesuai hasil rapat, hasil pertemuan dan survei awal antara tim kita (Pemkab Bonebol) dengan pak Kadis PUPR Provinsi Gorontalo, bahwa Tim Provinsi akan memaparkan dulu hasil desain yang sudah final. Kemudian akan turun lapangan bersama-sama untuk memastikan jalur yang akan dilalui sesuai hasil desain final tadi,” papar Kadaria Hilala, Senin (18/11/2019).
Ditambahkannya pula, pemerintah kecamatan, dalam hal ini Camat Suwawa Selatan, pun telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan.
“Kami juga telah menyampaikan kepada konsultannya, kapan saja mereka turun kita siap. Tetapi hingga sekarang tidak ada kabarnya,” tandas dia. (rls/andi/gopos)
