GOPOS.ID, JAKARTA – Wakil Bupati Gorontalo Tonny S Junus menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat legalitas pertambangan rakyat dalam rangka kepastian hukum dan kelestarian lingkungan.
Hal itu disampaikan Tonny saat audiensi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat mendesak untuk mengubah aktivitas tambang rakyat dari ilegal menjadi tertib, aman dan berizin resmi,” kata Tonny.
Pada pertemuan tersebut difokuskan pada koordinasi penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan percepatan dokumen pengelolaannya di seluruh daerah di Provinsi Gorontalo, termasuk Kabupaten Gorontalo.
“Pemkab Gorontalo mendukung penuh penataan WPR dan percepatan penyelesaian dokumen pengelolaannya. Harapannya, ini memberi kepastian hukum bagi masyarakat penambang sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” tegas Tonny lagi.
Melalui integrasi dokumen WPR ini, Pemkab Gorontalo berharap aktivitas tambang di tingkat akar rumput tidak lagi dibayang-bayangi konflik hukum, melainkan bertransformasi menjadi sektor ekonomi daerah yang aman, berwawasan lingkungan dan menyejahterakan warga lokal.(alexa/gopos)
