GOPOS.ID, GORONTALO – Dalam situasi yang menantang di mana banyak pemerintah daerah di Indonesia terpaksa melakukan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Gorontalo menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Gubernur Gusnar Ismail dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, memimpin Rapat Paripurna DPRD tingkat II untuk membahas Perubahan APBD Provinsi Gorontalo, yang menegaskan komitmen daerah ini untuk tetap berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil mempertahankan keseimbangan neraca penerimaan, sehingga dapat membiayai belanja pemerintah yang cukup besar. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan cerdas Gubernur Gusnar Ismail dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun terdapat pemotongan tunjangan pegawai akibat efisiensi, Pemprov Gorontalo tetap mampu membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) dan TPP 13 serta 14 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Salah satu langkah inovatif yang diambil oleh Gubernur Gusnar adalah dalam bidang peternakan. Alih-alih memberikan bantuan sapi berbiaya tinggi, pemerintah beralih ke program inseminasi buatan (IB) yang lebih ekonomis. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan populasi sapi, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan peternak dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Karena harga sapi mahal dan anggaran pemerintah terbatas, maka kami mengambil langkah untuk melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi sapi. Ini namanya optimalisasi,” ungkap Gubernur Gusnar saat menyerahkan Ranperda Perubahan APBD 2026 pada Paripurna ke-100 DPRD.
Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia juga menjadi contoh nyata dari prioritas anggaran yang diambil oleh Pemprov Gorontalo. Di tengah banyak daerah yang menggelar konser dan acara malam resepsi yang megah, Pemprov memilih untuk tidak melakukan hal serupa, menunjukkan komitmen mereka untuk mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.
Gubernur Gusnar menegaskan bahwa daerah yang dipimpinnya sudah berada pada level fiskal yang baik. Pada tahun 2027, Pemprov Gorontalo tidak akan menjadi salah satu daerah yang memerlukan bantuan tambahan dari dana Transfer ke Daerah (TKD) hanya untuk membayar gaji dan tunjangan PPPK. Hal ini menunjukkan kemandirian fiskal yang semakin meningkat.
“Dari perspektif kemandirian, alhamdulillah kita masih bisa membiayai apa yang harus kita biayai dengan kemampuan, kemandirian kita,” tambahnya.
Pada Selasa lalu, DPRD telah menggelar Paripurna tingkat II untuk membahas Perubahan APBD 2026, yang kini hanya menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri agar dapat segera dilaksanakan. Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada APBD induk 2026 yang semula sebesar Rp1,537 triliun mengalami kenaikan menjadi Rp1,550 triliun pada APBD perubahan, dengan rincian PAD yang meningkat menjadi Rp450,637 miliar.
Belanja daerah juga mengalami peningkatan signifikan, dari Rp1,621 triliun menjadi Rp1,778 triliun pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp100,48 miliar menjadi Rp249,75 miliar, menunjukkan optimisme dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Gubernur Gusnar Ismail, Pemprov Gorontalo menunjukkan bahwa efisiensi bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Putra/Gopos)
