GOPOS.ID, JAKARTA– Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat dan produktif. Hingga akhir 2025, jumlah peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Capaian tersebut disampaikan Direktur Utama Prihati Pujowaskito dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7).
Menurut Pujo, Program JKN tidak hanya memberikan jaminan pembiayaan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi investasi dalam mencetak SDM yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat terus berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.
Sepanjang 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau rata-rata 1,9 juta layanan setiap hari. Tingginya angka tersebut disebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN.
Untuk mempermudah akses layanan, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp PANDAWA, hingga Care Center 165. Jaringan layanan juga diperluas dengan menggandeng 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.
Dari sisi keuangan, BPJS Kesehatan mencatat aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan sebesar Rp30,04 triliun hingga akhir 2025. Nilai tersebut mampu menutup estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun.
BPJS Kesehatan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangannya, sekaligus mencatat berbagai capaian positif dalam aspek tata kelola organisasi dan integritas.
Di sisi lain, berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Program JKN memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun, menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja, serta menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan akibat beban biaya kesehatan.
Namun demikian, BPJS Kesehatan mengakui tantangan keberlanjutan program masih cukup besar. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan pentingnya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana publik. Ia menyebut tantangan ke depan meliputi menjaga ketahanan finansial Program JKN, meningkatkan kualitas layanan, serta memperluas kepesertaan aktif melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Senada, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, serta Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menilai keberlanjutan pembiayaan JKN harus terus diperkuat melalui prinsip gotong royong, efisiensi layanan, dan kolaborasi seluruh pihak agar mampu menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (Rama/Gopos)
