Bone Bolango Bangun Gerakan Kolaboratif Perangi ATM

GOPOS.ID, BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango semakin serius memperkuat sistem kesehatan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan terintegrasi. Langkah strategis tersebut ditandai dengan pelaksanaan kegiatan Penguatan Kemitraan untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) yang digelar oleh Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia (ADINKES) di BPU Kabila, Selasa (9/6/2026).
Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, dalam pemaparan materinya menegaskan, bahwa pengendalian penyakit ATM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, puskesmas, sektor swasta, lembaga sosial, hingga masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan program kesehatan di daerah.
Menurutnya, penguatan kemitraan ini diarahkan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, mengintegrasikan program ATM ke dalam dokumen perencanaan daerah dan desa, mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk kegiatan kesehatan masyarakat, serta memperkuat kolaborasi multipihak guna mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah maupun nasional.
“Dalam skema yang dibangun, Bappeda Litbang memainkan peran strategis sebagai koordinator perencanaan daerah dengan memastikan isu AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria masuk dalam dokumen RPJMD, RKPD, hingga Renja perangkat daerah. Selain itu, Bappeda Litbang juga menjadi penghubung kolaborasi lintas OPD dan fasilitator kemitraan pembangunan dengan berbagai pihak non-pemerintah,”tegasnya.
Tidak hanya itu, upaya pengendalian ATM juga dirancang melalui program lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satpol PP, DLHPP, PUPR, pemerintah kecamatan dan desa. Masing-masing perangkat daerah diberikan peran strategis sesuai kewenangannya, mulai dari deteksi dini, pengobatan, edukasi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, penguatan kebijakan Dana Desa, hingga pengendalian lingkungan sehat dan faktor risiko penyakit.
Kolaborasi yang dibangun juga diperluas dengan melibatkan perguruan tinggi, media massa, organisasi pemuda, PKK, kader kesehatan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, sektor swasta, BUMN, BUMD, serta NGO atau lembaga sosial. Keterlibatan multipihak ini diharapkan mampu memperkuat edukasi masyarakat, meningkatkan deteksi dini kasus, memperluas kampanye kesehatan, sekaligus menghadirkan dukungan program yang berkelanjutan hingga ke tingkat desa.
“Meski demikian, kami mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti belum optimalnya integrasi program lintas sektor, keterbatasan data berbasis desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam deteksi dini, serta perlunya penguatan koordinasi dan monitoring program. Untuk itu, strategi ke depan akan difokuskan pada peningkatan koordinasi berkelanjutan, penguatan integrasi program ATM dalam perencanaan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa dan kader kesehatan, serta perluasan kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah,”pungkasnya. (Indra/Gopos)