GOPOS.ID, MARISA – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah naungan langsung Presiden Republik Indonesia, dan tidak dijadikan sebagai satu kementerian kepolisian.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Abdul Hamid Sukoli, selaku Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pohuwato, bersama Febrianto Mardain, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Selasa (27/01/2026)
Kedua aleg DPRD Pohuwato tersebut berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan kedudukan Polri, sebagaimana yang berlaku saat ini, demi menjaga stabilitas keamanan nasional dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Pernyataan sikap ini juga menjadi bentuk dukungan DPRD Kabupaten Pohuwato terhadap Polri, dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Abdul Hamid Sukoli menegaskan posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden RI, merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang sudah tepat dan sesuai dengan amanat konstitusi. Menurutnya, struktur tersebut penting untuk menjaga independensi, profesionalitas, serta netralitas Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.
“Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Jika dijadikan satu kementerian, dikhawatirkan akan memengaruhi independensi institusi dan berpotensi menimbulkan kepentingan politik tertentu,” ujar Abdul Hamid.
Sementara itu, Febrianto Mardain menilai wacana pembentukan kementerian kepolisian tidaklah mendesak. Ia menegaskan sistem yang berjalan saat ini sudah efektif dan mampu menjawab tantangan keamanan nasional maupun daerah.
“Polri saat ini sudah memiliki struktur yang jelas dan mekanisme kerja yang efektif. Menjadikannya sebagai kementerian justru berpotensi menambah birokrasi dan memperlambat pengambilan keputusan strategis,” tutup Febrianto.(Yusuf/Gopos)
