GOPOS.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan terkait sengketa hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, Kamis (23/1/2025).
Dalam perkara Nomor 37/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini, KPU Kabupaten Pohuwato selaku termohon menegaskan bahwa tuduhan penggelembungan suara yang diajukan oleh pemohon tidak terbukti.
Jufaldi, kuasa hukum termohon, menjelaskan perbedaan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sisa surat suara yang tidak terpakai dapat dijelaskan secara logis.
Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya pemilih pindahan yang menggunakan hak pilih berbeda, yakni satu surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta dua surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato.
“Itu merupakan faktor logis yang menyebabkan adanya selisih satu sisa surat suara yang tidak terpakai,” jelas Jufaldi.
Pihak termohon juga menegaskan bahwa pemohon keliru dalam membandingkan data antara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato.
“Selisih yang ada dipengaruhi oleh faktor DPT, DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), DPPh (Daftar Pemilih Pindahan) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang tercatat dalam Formulir C.Hasil,” ujar Jufaldi.
Terkait proses koreksi suara di tingkat TPS, Jufaldi menegaskan seluruh koreksi telah dilakukan sesuai prosedur. Pembetulan dilakukan dengan mencoret angka yang keliru menggunakan dua garis horizontal dan membubuhkan paraf, yang juga disetujui oleh saksi pemohon.
“Pemohon keliru jika termohon tidak melakukan pembubuhan paraf dalam proses koreksi. Faktanya, seluruh koreksi dilakukan sesuai prosedur dan telah disetujui oleh saksi,” papar Jufaldi.
Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Nomor Urut 2, Saipul A. Mbuinga dan Iwan S. Adam, selaku pihak terkait diwakili oleh Nopiyansah juga membantah secara tegas tuduhan pemohon terkait dugaan ketidaksesuaian dalam proses rekapitulasi suara.
“Mereka menyebut dalam rekapitulasi di TPS 001 Desa Wonggarasi Barat, Kecamatan Lemito, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon. Bahkan, saksi telah menandatangani berita acara hasil penghitungan suara sebagai bukti persetujuan,” ungkap Nopiyansah.
Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Yolanda Harun, memberikan keterangan terkait proses rekapitulasi suara.
“Pihak Bawaslu memastikan rekapitulasi dilakukan sesuai prosedur, tanpa ditemukan indikasi pelanggaran yang signifikan,” tegas Yolanda.
Pasangan calon Nomor Urut 1, Yusri M. Helingo dan Fatmawaty Syarief, dalam tuntutannya mendalilkan adanya ketidaksesuaian data pada Formulir C1 di beberapa TPS. Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 1376 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan dan meminta pemungutan suara ulang di TPS yang bermasalah.
Selain itu, pemohon juga meminta pencoretan Paslon Nomor Urut 2 dari daftar calon karena dianggap tidak memenuhi syarat. Sidang lanjutan akan digelar dalam waktu dekat untuk mendengar keterangan lebih lanjut dari para pihak. Hasil sidang ini diharapkan mampu memberikan keadilan atas sengketa Pilkada Kabupaten Pohuwato.(Yusuf/Gopos)
