GOPOS.ID, GORONTALO – Ketua panitia khusus (pansus) aset, AW Thalib menyebutkan banyak perbedaan data yang disodorkan terkait aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.
“Memang ada ketidakcocokan data antara OPD dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset,” sebut AW Thalib.
Ia memberikan contoh seperti dinas pendidikan, itu ada di bawah angka 100 data aset yang diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sementara di dinas pendidikan sendiri lebih dari 110 aset.
“Jadi ada semacam perbedaan data yang disajikan dan jumlahnya besar. Dan hampir semua OPD seperti itu,” katanya.
Dijelaskan juga catatan yang masuk ke pansus aset dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, ada 655 aset berdasarkan temuan BPK RI akan tetapi ada 1.734 yang harusnya secara total.
Tetapi angka tersebut belum terbilang data resmi karena masih ada yang diminta pihak pansus yang belum diberikan, bahkan bisa mencapai 2 ribuan lebih aset.
“Karena masih ada kurang lebih 700 kilometer jalan provinsi belum bersertifikat. Tanah di bawah jalan ini, itu juga harus disertifikatkan,” pungkasnya. (Isno/gopos)
