GOPOS.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan agar seluruh kepala daerah tidak mengabaikan program swasembada pangan nasional demi kepentingan politik lokal. Ia menekankan, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tekanan geopolitik global.
“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan,” katanya dilansir Antara.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/5), Bima Arya meminta kepala daerah memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program swasembada pangan. Menurutnya, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat digunakan sebagai instrumen intervensi pasar dan memastikan kelancaran distribusi bahan pangan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kepekaan kepala daerah terhadap kondisi riil masyarakat dengan turun langsung ke lapangan.
“Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” ujarnya.
Ia mengatakan kepala daerah harus aktif memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta mengecek harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi.
Bima menegaskan pemerintah pusat terus melakukan pengawasan pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi rutin yang telah digelar sejak 24 Oktober 2022. Pemerintah juga menerapkan mekanisme insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi (stick and carrot) untuk mendorong daerah lebih aktif menjaga stabilitas harga.
Ia turut mengapresiasi Bank Indonesia atas inisiatif pengendalian inflasi yang dinilai berhasil membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir.
“Mudah-mudahan kita kawal bersama gerakan ini, dan tetap berlanjut di daerah lain. Kemendagri siap mengawal bersama,” kata Bima.(Antara/gopos)
