GOPOS.ID, GORONTALO – Verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamkesta oleh Pemprov Gorontalo mengungkap banyak hal. Mulai dari penerima PBI yang tak masuk kriteria warga miskin, ada yang sudah menjadi anggota legislatif (aleg), hingga pemerintah desa atau kelurahan yang menolak kedatangan tim verifikasi dan validasi.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, menjelaskan verifikasi dan validasi dilakukan dengan mendatangi langsung penerima bantuan, dalam hal ini warga miskin sesuai data yang ada. Di lapangan, tim verifikasi dan validasi melihat kondisi penerima bantuan dan kemudian mencatatkan pada formulir verifikasi.
“Sebelum turun lapangan, tim verifikasi dan validasi ini diberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) terlebih dahulu,” ujar Budiyanto saat rapat evaluasi progres verifikasi dan validasi PBI Jamkesta Provinsi Gorontalo, Selasa (26/11/2019).
Baca juga: HUT ke-346 Kab Gorontalo, Sekdaprov: Sudah Banyak Prestasi yang Diukir
Lebih lanjut Budiyanto mengungkapkan, meski sementara dalam tahap perampungan, hasil verifikasi dan validasi di lapangan menunjukkan cukup banyak warga yang tak memenuhi syarat menjadi PBI. Seperti ada yang sudah meninggal. Ada pula yang memiliki tanah atau lahan pertanian yang cukup luas.
“Ada juga PBI yang saat ini sudah menjadi anggota legislatif. Selain itu ada pula oknum kepala desa yang menolak untuk dilakukan verifikasi dan validasi,” tutur Budiyanto.
Sementara itu hasil verifikasi dan validasi menunjukkan jumlah penerima bantuan yang berhak mengalami penurunan dibandingkan data awal. Data awal jumlah penerima bantuan tercatat sekitar 170 ribu orang. Selanjutnya setelah dilakukan verifikasi dan validasi berkurang menjadi sekitar 120 ribu orang.
“Untuk warga yang sudah meninggal, tentunya sudah bisa dikeluarkan dari daftar penerima,” kata Budiyanto Sidiki.
Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, menekankan agar seluruh data hasil verifikasi dan validasi PBI Jamkesta sudah harus rampung akhir November 2019. Orang nomor satu di Gorontalo itu meminta agar aparatur yang diberi tanggung jawab melaksanakan verifikasi dan validasi untuk bekerja secara fokus dan profesional.
“Kerja kalian saat ini menentukan nasib si miskin. Oleh karena itu harus betul-betul serius, fokus, dan profesional,” tegas Rusli Habibie.(hasan/muhajir/gopos)
